Deklarasi Paket Pimpinan LaNyalla Cs Dikritik Karena Berpotensi Melanggar Hukum dan Etika

“Kita harus paham betul bahwa sampai saat ini KPU belum menetapkan calon DPD terpilih, karena KPU saat ini masih menindaklanjuti Putusan MK atas PHPU Legislatif kurang lebih ada 44 perkara yang dikabulkan sebagian ataupun sepenuhnya. Oleh sebab itu, saya meminta agar Badan Kehormatan memantau dan memeriksa hal ini, karena boleh jadi ada indikasi pelanggaran etika, terutama jika ada ajakan dari anggota DPD RI kepada calon anggota terpilih DPD RI untuk ikut dalam Deklarasi ini. Harapannya adalah bahwa calon pimpinan DPD RI harus patuh terhadap hukum dan etik, dan sebagai teladan bagi calon-calon anggota DPD RI terpilih, bukan sebaliknya,” pungkas Filep.