6 Komentar Respons Amien Rais Usul Presiden Dipilih MPR, Elite Parpol Menolak, Tapi Sosok Ini Setuju
Usulan Ketua MPR RI periode 1999-2004 Amien Rais agar sistem pemilihan presiden dikembalikan ke MPR seperti sebelum era reformasi menuai pro & kontra.
"Tetapi kan solusinya bukan dengan mencabut kedaulatan rakyat itu, tapi melakukan pembenahan-pembenahan," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024).
3. PKS ajak lawan oligarki
Sementara itu, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengaku memahami usulan pilpres dari MPR RI akibat maraknya politik uang.
Politik uang berbiaya tinggi ini lantas menghadirkan oligarki politik.
"High cost politik, politik berbiaya tinggi ini melahirkan oligarki politik yang rupanya ada bandarnya oligarki sehingga melahirkan interlocking politik atau politik saling kunci karena bandarnya itu biasanya sudah ada titip pesan supaya ada target-targetnya," kata Mardani saat dikonfirmasi, Jumat (7/6/2024).
Ia membeberkan oligarki politik yang terjadi saat ini mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.
Pasalnya, para elite politik yang terpilih hanya akan mengedepankan kepentingan bandar oligarki.

Atas dasar itu, Mardani menyebut masalah ini harus segera dilawan.
Akan tetapi, caranya bukan dengan cara mengubah sistem pemilihan langsung menjadi tidak langsung atau melalui MPR RI.
"Pandangan saya melawannya cuma tidak bisa dengan pendekatan yang parsial, tidak bisa cuma dari pemilihan langsung menjadi tidak langsung tetapi harus dikaji bagaimana menghidupkan partai politik, menghidupkan sirkulasi kepemimpinan di partai politik," terang Mardani.
Ia menuturkan salah satu cara untuk memberantas masalah politik uang dengan cara menghidupkan whistle blower yang ada di KPK.
Siapa pun pihak yang melaporkan kasus politik uang memperoleh imbalan dari negara.
"Di KPK itu seorang whistle blower atau peniup pluit yang melaporkan kasus korupsi biasanya dari dalam, sama money politik dari dalam. Itu kalau di KPK itu maksimal bisa mendapatkan 2 persen dari dana negara yang bisa diselamatkan."
"Kalau di UU pemilu kita terbalik. Mereka yang melaporkan money politik bisa diancam money politik juga karena menerima amplop," katanya.
Oleh sebab itu, dirinya mengharapkan penyelesaian politik uang bukan hanya dengan pemilihan presiden dari MPR RI.
"Nah ini yang harus kita panjang kali lebar jadi tidak bisa kalau rumahnya bocor kita geser sofanya. Tapi gentengnya kita tidak perbaiki, jadi betul-betul seksama kita perhatikan," ucapnya.
4. PAN ajak untuk disempurnakan
Amien Rais
Pemilihan Presiden
politik uang
UUD 1945
Demokrat
PDIP
PAN
DPD RI
La Nyalla Mahmud Mattalitti
Wahyudin Moridu Anggota DPRD Gorontalo Dipecat dari PDIP usai Ngaku Ingin Habiskan Uang Negara |
![]() |
---|
Viral Mau Rampok Uang Negara, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Akhirnya Dipecat PDIP |
![]() |
---|
Beredar Surat Penjaringan Calon Pendamping Desa dari PAN Jabar, Pertepedesia Desak Presiden Bersikap |
![]() |
---|
Masyarakat Pati Bersatu Bertekad Lengserkan Bupati Sudewo, Siang ini Demo di DPRD Pati |
![]() |
---|
Banyak Siswa Keracunan MBG di Daerah, Ketua DPD Minta BGN Kurangi Jumlah Penerima Pada Setiap SPPG |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.