Sabtu, 4 Oktober 2025

Jampidsus Diduga Dikuntit

Pakar Soroti Ketegangan Polri dan Kejagung Terkait Penguntitan Jampidsus

Menurutnya, para aparat penegak hukum harus menjalankan peran dan fungsi utama sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis: Glery Lazuardi
Kolase Tribunnews
Densus 88 Antiteror Polri dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. 

Dalam UU tersebut, penyidik merupakan pejabat polisi RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh UU.

"Sedangkan penyelidik adalah pejabat polisi negara RI, Jaksa diberi kewenangan untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan,” ujarnya.

Ilustrasi drone melintasi Kejaksaan Agung RI di Jakarta
Ilustrasi drone melintasi Kejaksaan Agung RI di Jakarta (Tribun Video)

Di sisi lain, Kresna mengungkapkan, munculnya ketegangan Jampidsus Kejagung RI dengan Polri belakangan ini menunjukkan bahwa nuansa politiknya lebih kental dan dominan.

“Sebagai contoh ketika terjadi perseturuan antara KPK vs Kepolisian, penyelesaiannya berada di Istana,” ungkapnya.

Baca juga: NesDem Blak-blakan Soal Aliran Dana Rp850 Juta Dari Eks Mentan SYL ke Partai: Ini Saya Buka Saja

Dia menambahkan peraturan yang tidak semestinya itu dapat menimbulkan konflik horizontal antar penegak hukum.

“Dari sini masalah baru akan muncul, yakni gesekan kepentingan, juga saling cari aman dari jerat hukum,” kata dia.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved