Jelang Pilkada 2024, Mafindo Soroti Pentingnya Peran Pemerintah, Parpol, hingga Warga Perangi Hoaks

TRIBUNNEWS.COM - Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menangkal penyebaran hoaks atau informasi bohong di ruang digital.

Selain pemerintah, partai politik, akademisi, masyarakat, dan platform digital juga perlu berperan aktif memerangi hoaks.

Organisasi yang konsen pada isu hoaks pun diperlukan untuk menekan penyebaran disinformasi. Apalagi jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada November 2024.

Anggota Utama Mafindo Soloraya, Niken Satyawati, mengatakan saat ini sudah mulai bertebaran hoaks politik.

Oleh sebab itu, peran dari seluruh elemen diperlukan untuk memerangi hoaks.

"PR (tugas) selanjutnya adalah bagaimana kita saat ini akan menghadapi Pemilukada 2024, insyaAllah November 2024. Inilah yang perlu mendapatkan perhatian juga."

"Walaupun isu Pilkada adalah lokal secara kasat mata sudah terlihat hoaks yang mewarnai Pilkada," kata Niken ketika menjadi narasumber dalam acara Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Persatuan Wartawan Solo (PWI) Surakarta, Jumat (24/5/2025).

Niken pun menyoroti pentingnya dari semua elemen dalam menangkal hoaks.

"Tidak hanya dilakukan pemerintah, tapi semuanya. Jadi tanggung jawab menangani fenomena hoaks di ruang digital selain pemerintah, kita harapkan dari organisasai yang juga konsen seperti Mafindo, lalu penyelenggara pemilu, dan partai politik," jelas Dosen Universitas Muhammadiyah Karanganyar itu.

Baca juga: Mafindo Luncurkan Program Tular Nalar Lawan Hoaks Jelang Pilkada 2024, Lansia Jadi Fokus Utama

"Partai politik juga harus bertanggung jawab karena menyangkut mereka, bagaimanapun juga Pilpres maupun Pilkada partai pengusungnya adalah partai politik," imbuhnya.

Tak hanya itu, peran akademisi dalam menangkal hoaks juga diperlukan.

"Akademisi mari menyisihkan waktu kita untuk memperhatikan isu ini, yang sampai sekarang belum terselesaikan dengan baik bagaimana cara meredamnya," ucap Niken, di Hotel Alila, Solo.

Niken menambahkan, peran masyarakat umum, apalagi masyarakat yang sudah melek digital juga penting.

Nah, ketika sudah mulai bermunculan hoaks jelang Pilkada, apa yang dilakukan Mafindo?

Niken menjelaskan, Mafindo membentuk satgas pemilu, terdiri relawan dari seluruh Indonesia dan luar negeri.

"Mereka yang bergabung membahas Pemilu, ini nantinya akan intens melakukan penelusuran," jelas Niken.

Selain itu, Mafindo mempunyai program Tular Nalar.

"Ini adalah inisiasi pembekalan literasi digital yang dibagi untuk dua sasaran untuk pemilih pemula dan lansia. Keduanya adalah kelompok rentan," imbuhnya.

Baca juga: Layanan Mafindo, Chatbot WhatsApp ‘Kalimasada’ Bantu Warga Cek Hoaks

Diketahui, Mafindo telah melakukan penelusuran terhadap disinformasi di ruang digital.

Mafindo mencatat, ada 2.330 hoaks selama tahun 2023 dengan hoaks politik.

Setelah ditelusuri, sebanyak 1.292 di antaranya adalah hoaks terkait Pemilu 2024.

Adapun dari total hoaks yang ditemukan Mafinfo, lebih dari 50 persen itu politik.

Seperti hoaks yang menyerang kandidat dalam Pilpres 2024.

Sebagai informasi, Mafindo merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan menyosialisasikan bahaya informasi bohong (hoaks) dan menciptakan imunitas terhadap hoaks di masyarakat Indonesia.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS)