Pengamat Duga Penambahan Jumlah Menteri di Kabinet Prabowo untuk Kepentingan Politik Akomodatif

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menduga wacana penambahan nomenklatur kementerian menjadi 40 untuk mengakomodir para pendukung Prabowo Subianto.

Atau dengan kata lain, lanjut Ujang, penambahan jumlah kementerian itu dalam rangka bagi-bagi kue kekuasaan alias power sharing.

Baca juga: Soal Wacana 40 Kursi Menteri Prabowo-Gibran, Pengamat: Makan Banyak Anggaran Negara

"Soal nomenklatur yg bertambah isunya menjadi 40 ya saya melihatnya tergantung kebutuhan," kata Ujang saat dihubungi Tribunnews.com Rabu (8/5/2024).

"Dan dalam konteks itu, kalau terjadi itu ya kelihatannya memang Prabowo ingin membangun politik akomodatif, ya power sharing kepada pendukungnya," imbuhnya.

Sehingga, kata Ujang, wajar jika Prabowo sebagai presiden terpilih mempertimbangkan penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40.

Baca juga: Mahfud MD Kritik Wacana Penambahan Jumlah Menteri: Kolusinya Semakin Meluas, Rusak Negara

"Jadi mau tidak mau suka tidak suka dalam konteks mengakomodir banyak kepentingan banyak parpol yang bergabung ya kabinetnya ditambah formasinya," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan menambah jumlah kementerian hingga lebih dari 40.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan tak masalah jika nantinya Prabowo akan menambah jumlah kementerian.

Sebab, Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki tujuan dan cita-cita yang besar juga.

"Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga enggak ada masalah. Justru semakin banyak semakin bagus kalo saya pribadi," kata Habiburokhman di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).