Tak Boleh Disandera, Fahri Hamzah: Jangan Nego Minta Posisi di Kabinet Prabowo-Gibran

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembentukan kabinet menteri pemerintahan mendatang merupakan hak prerogratif dari Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto.

Dia juga mengingatkan agar tak ada nego-nego politik dalam posisi menteri mendatang. Sebab, sepenuhnya hal itu merupakan hak dari Presiden.

Hal itu disampaikan Fahri saat ditanya Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra soal kabar pembentukan kabinet pemerintahan Prabowo sudah dibicarakan bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Saya ingin katakan jangan nego terhadap posisi dalam Kabinet. Kalau Pak Prabowo meminta partai politik serahkan kader-kadermu yang terbaik, serahkan. Tapi hak guna, hak pakai adalah pada presiden," kata Fahri di Studio Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini pun meyakini bahwa Prabowo memiliki kelebihan dan pencermatan yang matang dalam menentukan para pembantunya.

Apalagi, Fahri menyinggung presiden sebelumnya yang dinilai tersandra ketika akan menyusun kabinet menteri.

"Nah inilah kelebihan, mudah-mudahan Pak Prabowo dibandingkan dengan presiden sebelumnya dia gak boleh disandra. Pak Prabowo lah yang punya hak untuk memilih siapa yang terbaik dia mau pakai siapa untuk menilai untuk membahas itu hak presiden," jelas Fahri.

Baca juga: Profil Eko Patrio Calon Menteri Prabowo-Gibran, Perjalanan Hidup Pelawak jadi Anggota DPR 4 Periode

"Karena itulah partai kita-kita yang termasuk pendukung Pak Prabowo bilang serahkan orang-orang yang terbaik Yang bisa menjadi menterinya serahkan aja Nanti presiden yang akan memilih. Beliau punya perkakas yang lengkap untuk memilih orang-orang itu," pungkasnya.