Soal PKS dan PDIP Gabung Kabinet Prabowo, Fahri Hamzah: Pemerintahan Harus Ada Antitesisnya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan partai-partai di luar pendukung presiden-wakil presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming harus terus menyerukan ide-ide dan gagasan eldari rakyat.

Sebab, Fahri menilai, bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran harus tetap ada yang mengontrol dari luar.

Baca juga: Wacana Penambahan Kementerian di Era Prabowo, Golkar: Ingat Kita Pernah Punya Kabinet 100 Menteri

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah saat ditanya oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra soal peluang partai di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Bagi yang betul-betul memahami ini seharusnya mereka membangun tradisi berpikir yang dikehendaki oleh rakyat bahwa Pemerintahan yang terpilih ini harus ada antitesisnya. karena itulah kemudian harus dikembangkan dapur-dapur berpikir yang menjadi alternatif dari gagasan yang diajukan oleh pemerintahan terpilih itu yang kita kehendaki dari partai-partai yang sebenarnya tidak menjadi bagian dari pendukung Pak Prabowo," kata Fahri Hamzah di Studio Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Baca juga: Gibran Janji Kabinetnya Diisi Banyak Profesional, Soal Nama Eko Patrio Masuk Kabinet Enggan Komentar

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini juga mengungkapkan, bahwa dirinya yang turut menyuarakan agar partai di luar KIM, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI Perjuangan (PDIP) tetap mengembangkan gagasannya.

"Misalnya PKS karena saya pernah di PKS mengapa tidak mengembangkan gagasan tentang Islam yang agak kental gitu. Lalu kemudian mengajukan alternatif-alternatif Ideologi Islam dalam menjalankan pemerintahan. Jangan-jangan memang bisa kuat lalu kemudian itu jadi alternatif pemikiran kalau kita setia dengan pikiran itu," ucap Fahri.

"Di sebelah kiri ada teman-teman dari PDIP yang mengambil gagasan Soekarnois sebagai jalan dari politiknya yang mengkritik misalnya kebijakan Pemerintahan Pak Prabowo dan kawan-kawan. Jangan-jangan Pak Prabowo dan kawan-kawan ini dianggap Neo Orde Baru misalnya bisa saja tapi ini menyebabkan kita bertarungnya enak," jelasnya.