Warga Antre & Berdesakan Dapatkan Beras Murah, Peneliti BRIN: Bukan Potret yang Baik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan pemerintah menggelar operasi pasar dan pasar murah di berbagai daerah sehingga membuat warga antre dan berdesak-desakan demi mendapatkan beras murah, dinilai justru memperlihatkan wajah kemiskinan dan keputusasaan warga.

Sementara Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan harga beras telah merambah hingga 268 kabupaten/kota di Indonesia.

Koordinator Kelompok Riset Kemiskinan, Ketimpangan, dan Perlindungan Sosial Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Yanu Endar Prasetyo mengatakan pihaknya menyayangkan kebijakan pemerintah menggelar operasi pasar dan pasar murah di berbagai daerah, sehingga membuat warga antre dan berdesak-desakan demi mendapatkan beras murah.

“Wajah kemiskinan dan keputusasaan warga ini tentu bukan potret yang baik. Miris melihat bagaimana sebuah negara yang dulu pernah swasembada beras, pernah mendapat julukan negara agraris, dan menjadi eksportir beras dunia, kini bahkan kewalahan menyediakan sumber pangan pokok untuk warganya sendiri,” jelas Yanu, Selasa (27/2/2024).

Kondisi ini, menurut Yanu, akan terus mendatangkan sejumlah kegelisahan baru.

“Siapa yang bisa menjamin perubahan iklim dan pergeseran musim tanam akan kembali normal? Bagaimana jika justru semakin tidak menentu? Jika produksi dalam negeri tidak meningkat dan negara-negara produsen beras lainnya melarang ekspor (restriksi), dari mana kita akan mampu mencukupi kebutuhan pokok beras ini?” ujar Yanu, yang meraih gelar PhD Bidang Sosiologi Perdesaan pada University of Missouri, Columbia, AS.

Merujuk pada Program Strategis Nasional (PSN) Food Estate (Lumbung Pangan) yang dianggap sebagai solusi, Yanu berpendapat Food Estate belum mampu menunjukkan hasilnya. Ia justru khawatir Lumbung Pangan akan menambah daftar masalah baru berupa pemborosan anggaran dan deforestasi yang ugal-ugalan.

“Jika solusinya adalah diversifikasi dan kembali ke pangan lokal, sudah sejauh mana negara dan kita semua melawan ketergantungan pada beras ini secara serius?” tukasnya.

Kenaikan harga beras

Sebelumnya, jelang bulan Ramadan, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis kenaikan harga beras telah merambah hingga 268 kabupaten/kota di Indonesia.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menyatakan, daerah yang mengalami lonjakan harga beras terus bertambah dan pada pekan ini harga rata-rata nasional beras mencapai Rp15.387 per kg, setelah sempat berada di puncak harga tertinggi, yaitu Rp 18.000/kg.

"Kalau kita lihat secara spasial, terlihat di beberapa wilayah kabupaten/kota di Pulau Sumatera dan Jawa masih mengalami kenaikan harga beras cukup tinggi, di kisaran 10 hingga 30 persen," kata Pudji pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin (26/2/2024).

Pudji menjelaskan, secara nasional rata-rata harga beras berdasarkan catatan BPS pada level Rp 15.387 per kilogram (kg). Jika dibandingkan harga Januari 2024 sampai minggu keempat Februari, terjadi kenaikan harga beras sebesar 5,44%.

Terkait kondisi tersebut, Yanu melanjutkan, tingginya tingkat konsumsi beras menjadikan komoditas ini sebagai pendorong inflasi year-to-year (yty) maupun month-to-month (mtm).

Beras, disebut Yanu, juga menjadi penyumbang angka kemiskinan, mengingat 50,32% pengeluaran warga miskin Indonesia dihabiskan untuk belanja makanan, yang bagian pokoknya adalah beras.