Pemerintah Masif Bagikan Bansos Beras 10 Kg Per Bulan untuk Warga, Jokowi Beberkan Alasannya

"Tidak hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh negara," imbuhnya.

Jokowi Klaim Bansos Beras Mampu Kendalikan Harga Beras

Sebelumnya, bansos beras yang dibagikan pemerintah itu dituding menjadi penyebab naiknya harga beras sehingga menjadi langka.

Namun, Presiden Jokowi tidak terima program bansos beras yang masif dijalankan pemerintah sebelum pencoblosan Pilpres 2024 itu dituduh demikian.

"Engga ada hubungannya, tidak ada hubungan sama sekali dengan bantuan beras pangan. Tidak ada hubungannya sama sekali," kata Jokowi usai meninjau stok beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Kamis, (15/2/2024).

Sebaliknya, Presiden Jokowi justru mengklaim, bansos pangan yang dilaksanakan pemerintah tersebut mampu mengendalikan harga beras.

"Justru ini yang bisa mengendalikan karena suplainya lewat Bansos ke masyarakat, justru itu menahan harga agar tidak naik."

"Kalau tidak, justru malah melompat. Ini rumus suplai dan demand. Suplainya di berikan dan terdistribusi dengan baik otomatis harga terkendali," katanya.

Presiden Jokowi juga mengatakan, kelangkaan beras premium disebabkan karena masalah suplai.

Di mana, hasil panen beras di beberapa daerah belum masuk ke pasar.

"Ya suplai, suplai itu karena memang panennya belum masuk. Yang dari produksi di panen belum masuk pasar," kata Jokowi.

Namun, yang pasti, kata Presiden Jokowi adalah stok beras sekarang ini melimpah.

Ikappi Minta Pemerintah Buka Data Soal Penyaluran Beras untuk Bansos

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) meminta pemerintah membuka data jumlah beras yang disalurkan untuk bansos.

Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan menyoroti mengenai masih tingginya harga beras medium dan premium di pasar.

Sedangkan, pemerintah telah memasok beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) ke pasar dan toko ritel selama sepekan.

"Pemerintah menggelontorkan bantuan sosial kepada masyarakat dan kami rasa ada beberapa yang memang perlu dikoreksi."