Soal Gugatan Anwar Usman ke PTUN, Mahfud MD: Nggak Bisa Dong
Perkara yang boleh diadili oleh PTUN adalah keputusan tata negara dari pejabat tata usaha negara yang bersifat individual, konkret, dan final.
Penulis:
Gita Irawan
Editor:
Muhammad Zulfikar
lihat foto
Palguna juga menilai hakim PTUN juga sadar dengan persoalan tersebut.
"Bahwa ini merupakan objek gugatan pengadilan tata usaha negara. Maksudnya keputusan MK itu, walaupun itu masih banyak pertanyaan," kata dia.
"Tapi perlakuan terhadap putusan ini harus khusus. Banyak hal yang harus dipertimbangkan karena ini menyangkut praktik penyelagaraan negara. Dampaknya tidak akan terkira andai kata putusan tidak mempertimbangkan hal-hal demikian," sambung dia.
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, perkara yang diajukan Anwar Usman terhadap Ketua MK Suhartoyo sudah mencapai tahap pemeriksaan persiapan 4, yang sudah digelar pada Rabu (27/12/2023) lalu, pukul 10.00 WIB.
Anwar Usman mengajukan gugatan ke PTUN DKI Jakarta karena keberatannya atas pengangkatan Hakim Konstitusi Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) penggantinya.
Hal tersebut akibat Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yang satu di antaranya memutuskan Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK.
| Mahfud MD Masuk Radar Istana Sebagai Calon Menko Polkam, 7 Nama Sudah Ramai Dibahas Publik |
|
|---|
| Kursi Menkopolkam Masih Kosong, Anak Buah Prabowo Bilang: Tunggu Saja |
|
|---|
| Komentar Orang Dekat Prabowo Soal Santernya Isu Mahfud MD Isi Kursi Menko Polkam |
|
|---|
| RUU Perampasan Aset Ditarget Rampung 2025, Mahfud MD: Tak Ada yang Menakutkan, yang Takut Koruptor |
|
|---|
| Kritik Mahfud MD di Forum Internal Polri: Polri Harus Kembali ke Jati Dirinya! |
|
|---|
![[FULL] Kesaksian Warga Lubang Buaya saat G30S/PKI: Sumur Berisi Mayat 6 Jenderal Milik Seorang Guru](https://img.youtube.com/vi/FVVk2wuyxiU/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.