Praktisi: Unsur Penegakan Hukum di Indonesia Berhubungan dengan Prinsip-prinsip ESG

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Eman Achmad Sulaeman, praktisi hukum, mengatakan pembangunan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya lingkungan hingga teknologi.

Menurut dia, unsur penegakan hukum ada tiga, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

”Semua unsur penegakan hukum sangat berhubungan dengan fokus keberlanjutan: Environment, Social, and Governance atau ESG," kata Managing Partner BDO Legal Eman Achmad dan Rekan itu.

Dia menjelaskan, prinsip-prinsip ESG saat ini menjadi perhatian para pelaku bisnis saat ini dan juga para investor untuk menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Bukan tanpa alasan pelaku bisnis mulai tertarik menjalankan sustainability, ada banyak keuntungan, antara lain, dari sisi investor, kini mereka akan lebih melirik perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan prinsip-prinsip ESG," ujarnya.

Lalu dari sisi legislasi, regulasi di sektor finansial meningkatkan fokus ke risiko-risiko ESG serta lembaga internasional dan otoritas pengatur menaikkan ambang batas untuk pengungkapan ESG dan kebijakan keberlanjutan.

Pernyataan itu disampaikan dalam acara Tax and Business Outlook 2024: Grand Launching Peresmian Kantor Konsultan Pajak (KKP) Kusumanto dan Rekan pada 11 Januari 2024.

Irwan Kusmanto mengatakan peresmian ini merupakan transformasi entitas bisnis dari yang sebelumnya berbentuk Perseroan Terbatas (PT) menjadi Persekutuan Perdata.

"Langkah penting ini merupakan bentuk komitmen menyediakan layanan yang berkualitas serta didukung oleh integritas dan keahlian yang mendalam, juga sebagai bentuk dukungan dalam menghadapi perubahan yang cukup signifikan di area perpajakan," ujarnya.

Untuk memberikan jasa terkait perpajakan terbaik kepada klien, saat ini KKP Kusumanto dan Rekan berkantor pusat di Jakarta Selatan serta memiliki kantor cabang di Jakarta Utara dan Surabaya.