Wapres Serahkan Penghargaan Reformasi Birokrasi kepada 16 Instansi Pemerintah

"Saya mendapat laporan bahwa kehadiran MPP mendapatkan respons positif dari pemangku kepentingan dan masyarakat," kata dia.

"Daerah yang memiliki MPP cenderung berada di zona hijau, atau memiliki nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan, lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang belum mempunyai MPP," sambung Ma'ruf.

Ia mengapresiasi Menteri PAN-RB, Kementerian/Lembaga, dan 175 Kepala Daerah yang telah berkomitmen menyelenggarakan MPP.

Ma'ruf meminta agar pelaksanaan MPP terus dikawal, sehingga masyarakat luas dapat merasakan langsung manfaat pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau. 

Ia juga berharap akselerasi pengembangan MPP ke arah MPP digital, yang sekaligus mengintegrasikan seluruh proses bisnis layanan ke dalam satu sistem.  

Dengan demikian, kata dia, masyarakat akan semakin dimudahkan karena dapat mengakses berbagai layanan cukup melalui gawai dan dengan satu akun saja. 

Proses transformasi digital tersebut, kata dia, penting untuk menjembatani apa yang diharapkan masyarakat dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah. 

"Harapannya, pemerintah semakin dapat menyediakan layanan yang prima dengan sederhana, andal, mudah diakses, adil, dan efektif," kata Ma'ruf.

Sebagai arah kebijakan reformasi birokrasi ke depan, ia meminta Menteri PAN-RB bersama Kementerian/Lembaga terkait, para gubernur, bupati dan wali kota, untuk memastikan tercapainya tujuan RB, efektivitas SAKIP, dan ZI dengan fokus pada sejumlah hal.

Pertama, kata dia, pastikan keberhasilan pencapaian Indeks RB dan Indeks SAKIP, serta instansi yang telah ditetapkan sebagai zona integritas, juga diikuti dengan perbaikan nyata pada tata kelola pemerintahan.

"Perhatikan indikasi antara lain penurunan angka korupsi, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi, sehingga hasil akhirnya mampu menyejahterakan masyarakat," kata dia.

Kedua, lanjut dia, perkuat secara berkelanjutan orientasi RB berdampak, sebagai target kinerja masing-masing instansi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. 

Seluruh instansi pusat dan daerah, kata Ma'ruf, agar terus tingkatkan komitmen, sinergi, dan kolaborasi pembangunan lintas sektor.  

Selanjutnya, kata Ma'ruf, lakukan percepatan transformasi yang menjadikan birokrasi berbasis digital yang terintegrasi.

Hal tersebut, kata dia, penting untuk mempermudah inter-operabilitas data antar instansi pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program pembangunan, serta penyusunan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran.