Jokowi Perintahkan Mahfud MD Tangani Masalah Pengungsi Rohingya

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menkopolhukam Mahfud MD untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia.

Hal itu disampaikan Presiden dalam pernyataannya sebelum bertolak ke Nusa Tenggara Timur (NTT) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, (4/12/2023).

"Ya saya telah memerintahkan kepada Menkopolhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah bersama-sama dengan UNHCR," kata Jokowi.

Sebelumnya Badan PBB untuk urusan Pengungsi UNHCR meminta Indonesia memberikan bantuan kepada 341 pengungsi Rohingya.

Saat ini, perahu ketiga yang membawa sekitar 200 pengungsi Rohingya belum diizinkan untuk mendarat dan tetap berada di lepas pantai Aceh.

Padahal menurut UNHCR, mereka membutuhkan makanan, air, dan perhatian medis - termasuk sejumlah besar perempuan dan anak-anak.

"UNHCR sekali lagi meminta Indonesia untuk segera bertindak untuk memungkinkan pendaratan dan menyediakan bantuan penyelamatan jiwa kepada individu-individu ini," Kepala Perwakilan UNHCR di Indonesia Ann Maymann dalam keterangannya, Jumat (16/11/2023).

UNHCR meminta agar kepedulian dan keramahan diberikan secara berkelanjutan untuk mendukung pendaratan perahu lain yang mungkin akan datang, termasuk perahu ketiga yang saat ini terombang ambing di lepas pantai Aceh.

"Dengan mengizinkan pendaratan aman kepada sekitar 341 pengungsi Rohingya, yang tiba dengan dua perahu terpisah antara tanggal 14 dan 15 November, Indonesia telah menunjukkan solidaritas dan jiwa kemanusiaan yang kuat," jelas Ann.

UNHCR dan para mitra telah berada di lokasi pendaratan, bekerja sama erat dengan pihak berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada mereka yang telah mendarat, termasuk banyak perempuan dan anak-anak.

UNHCR dan para mitra siap juga mendukung masyarakat dan pihak berwenang setempat untuk menanggapi kebutuhan mereka yang munkin mendarat di waktu mendatang.

Selain perahu yang saat ini masih dalam kesulitan, laporan menunjukkan bahwa setidaknya satu perahu lain mungkin berada di laut.

Kemungkinan lebih banyak kapal akan berangkat dari Bangladesh dan Myanmar dalam waktu dekat, karena pengungsi Rohingya terus mencari keamanan dan perlindungan.

"Para pengungsi Rohingya sekali lagi mengambil risiko yang mempertaruhkan nyawa dalam mencari solusi," kata dia.

Perjalanan berbahaya dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki peluang dan yang telah kehilangan harapan.

Saat krisis global semakin meningkat dan sumber daya kemanusiaan semakin berkurang, semua orang harus segera bertindak untuk menyelamatkan nyawa, dan juga segera memperluas solusi.

Lalu, bagaimana respons Indonesia?

Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) menyatakan, Indonesia tidak memiliki kewajiban menampung pengungsi berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951.

"Yang jelas Indonesia bukan Pihak pada Konvensi Pengungsi 1951. Karena itu Indonesia tidak memiliki kewajiban dan kapasitas untuk menampung pengungsi, apalagi untuk memberikan solusi permanen bagi para pengungsi tersebut," kata Lalu Iqbal kepada wartawan, Jumat (17/11/2023).

Ia menjelaskan, adapun pertolongan yang diberikan pemerintah Indonesia yaitu penampungan itu semata-mata karena alasan kemanusiaan.

"Ironisnya banyak negara pihak pada konvensi justru menutup pintu dan bahkan menerapkan kebijakan push back terhadap para pengungsi itu," ungkap dia.

Lalu Iqbal menjelaskan bahwa dari penanganan selama ini teridentifikasi kebaikan Indonesia memberikan penampungan sementara banyak dimanfaatkan oleh jaringan penyelundup manusia.

"People-smuggler yang mencari keuntungan finansial dari para pengungsi tanpa peduli resiko tinggi yang dihadapi oleh para pengungsi, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Bahkan banyak diantara mereka terindentifikasi korban TPPO," jelas Iqbal.