Materi SKB CPNS Mahkamah Agung untuk Jabatan Klerek Analis Perkara Peradilan

- UU 2/2004 (Pengadilan Hubungan Industrial)

- UU 31/2004 jo. UU 45/2009 (Pengadilan Perikanan)

- UU 37/2004 (Pengadilan Niaga)

- UU 26/2000 (Pengadilan HAM)

- UU 11/2012 (Pengadilan Anak)

- UU 14/2002 (Pengadilan Pajak)

- UU 3/2006 (Mahkamah Syar'iyah)

Baca juga: Jenis Tes SKB CPNS 2023: Kemenkumham, KPK, Kejaksaan, Mahkamah Agung, BIN, PPATK

2. Materi Kemampuan Khusus

- Pembagian Hukum berdasarkan fungsi (hukum privat dan publik)

- Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) dan Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg)

- Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA/UU 11/2012)

- Perma 1/2016 (Mediasi di Pengadilan)

- Kekhususan hukum acara pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga

- KUHP (existing), KUHP Baru (UU 1/2023), KUH Perdata (umum), UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU Tipikor, UU TPPU, UU Perikanan, UU HAM, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya,UU Narkotika, UU TPPO, UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Minerba, UU PPLH (Lingkungan Hidup), UU KDRT, UU TPKS (kekerasan seksual), UU Fidusia, UU Perpajakan, UU Kehutanan, UU Hak Tanggungan, UU Pokok Agraria, UU Kepailitan dan PKPU, UU Parpol, UU Arbitrase, UU Keterbukaan Informasi Publik

- Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu dan tempat, Asas kekuasaan kehakiman, Asas hukum acara pidana dan perdata

- Sumber hukum nasional (undang-undang, yurisprudensi, traktat, kebiasaan dan doktrin)