KPU: Tidak Ada Sanksi Bagi Parpol Baru Peserta Pemilu yang Tak Dukung Capres

Laporan Wartawan Tribunews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski partai politik (parpol) baru peserta pemilu 2024 tidak bisa ikut mengusung bakal pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), pihaknya tidak akan mendapat sanksi.

"Kalau pertanyaan parpol yang baru disahkan pada tanggal 14 atau 30 Desember 2022, dan belum pernah menjadi peserta pemilu sebelumnya akan kena sanksi? Tidak," kata anggota KPU RI Idham Holik di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2023).

Idham menjelaskan, ada sanksi bagi parpol peserta pemilu tidak mencalonkan pasangan capres cawapres. Namun sanksi hanya berlaku untuk parpol yang pernah menjadi peserta pemilu sebelumnya.

Ketua Divisi Teknis KPU RI ini menyebut jika parpol peserta pemilu sebelumnya atau parpol parlemen tidak ikut mengusung, maka akan disanksi tidak boleh mengikuti pemilu berikutnya. 

Hal itu termaktub dalam Pasal 235 ayat 5 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Baca juga: Nama Gibran Menguat Jadi Cawapres, Ini Reaksi Jokowi, Bos Parpol Koalisi Prabowo hingga Sekjen PDIP

"Kalau dia belum pernah menjadi peserta pemilu pada pemilu sebelumnya (tidak di sanksi). Sanksi akan diberlakukan pada parpol peserta pemilu 2019 dan kini menjadi peserta pemilu kembali," paparnya.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan partai politik baru yang menjadi peserta Pemilu 2024 tidak dapat mengusung pasangan capres-cawapres. 

Parpol yang dapat mencalonkan atau mendaftarkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah parpol peserta Pemilu 2019 yang memenuhi syarat perolehan kursi di DPR RI minimal 20 persen.

"Atau memperoleh 25 persen suara sah untuk pemilu DPR RI 2019 dan parpol tersebut menjadi peserta Pemilu 2024,” kata Hasyim dalam kesempatan yang sama, Kamis.

Adapun total 18 parpol nasional peserta Pemilu 2024. Empat diantaranya merupakan partai baru yang pertama kali berkontestasi yakni partai Gelora, Ummat, PKN, dan Partai Buruh.