Potensi Hujan Rendah, BRIN Putuskan Setop Modifikasi Cuaca untuk Kurangi Polusi Udara Jakarta

3 Alasan Heru Budi Minta Ada Modifikasi Cuaca

Permohonan modifikasi cuaca itu, disampaikan Heru melalui surat bernomor e-0008/TB.01.00 tertanggal 16 Agustus 2023, ditunjukkan kepada Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

“Kami mohon agar pada tanggal 19 Agustus sampai 21 Agustus 2023 sesuai analisis BMKG dapat dilakukan upaya teknologi modifikasi cuaca,” ucap Heru, dikutip dari TribunJakarta.com.

Dalam surat tersebut, Heru menyampaikan tiga alasan terkait mendesaknya dilakukan modifikasi cuaca tersebut.

Di antaranya sebagai berikut:

1. Terkait dengan buruknya kualitas udara di ibu kota, di mana tingkat polusinya sudah masuk kategori tidak sehat

“Kondisi udara di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2023, sesuai indeks kualitas udara (AQI) berada di angka 170 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2.5,” ujarnya.

Baca juga: Menteri Suharso Buka Suara Soal PLTU Disebut Penyebab Parahnya Polusi Udara di Jakarta

2. Berkaitan dengan alasan presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas), menekankan perlu adanya upaya mengatasi masalah polusi udara, salah satunya dengan rekayasa cuaca.

3. Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang akan dilaksanakan pada 5 September hingga 7 September 2023 di DKI Jakarta.

“Perbaikan kualitas udara sebagaimana arahan bapak presiden juga dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta,” kata Heru Budi.

PNS DKI Sudah WFH Mulai 21 Agustus 2023 untuk Kurangi Kemacetan

Kebijakan bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dimulai 21 Agustus 2023 kemarin.

Kebijakan Work From Home (WFH) tersebut akan berlangsung sekitar satu hingga dua bulan.

Selain untuk mengurangi polusi, kebijakan ini diambil untuk mengurangi tingkat kemacetan saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang diselenggarakan di Jakarta agar menciptakan kenyamanan.

"Kemarin saya minta Pak Sekda (Sekretaris Daerah), mungkin tanggal 21 (Agustus). Rencana satu hingga dua bulan" ungkap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (18/8/2023).