Minggu, 5 Oktober 2025

Hasto PDIP: Hutan Ditebang, Program Food Estate Adalah Kejahatan Terhadap Lingkungan

Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengkriti program Food Estate Jokowi yang dijalankan oleh Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto.

Editor: Choirul Arifin
kolase tribunnews/dok. kompas
Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengkritik keras program food estate yang dijalankan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengajukan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon Presiden RI diduga pecah kongsi dengan Presiden Joko Widodo yang lebih memfavoritkan Prabowo Subianto sebagai bakal calon Presiden RI di Pilpres 2024. 

Hal itu terlihat dari serangan tajam yang dilontarkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto terhadap program Food Estate Jokowi yang dijalankan oleh Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto.

Hasto mengatakan, program food estate tidak berhasil sementara, hutan-hutan alam yang menjadi lokasi food estate sudah terlanjur dibabat habis. Dia menilai kegagalan program food estate adalah bentuk kejahatan lingkungan.

Hasto menyampaikan kritikan kerasnya tersebut ketika dia dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp 1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto setelah penganugerahan rekor MURI kepada partainya di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023), atas program pengobatan gratis yang berlangsung 218 hari.

Hasto menyampaikan, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi.

"Dalam praktiknya, kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," kata dia.

Dikutip dari Kompas.com. Presiden Joko Widodo menugaskan Kementerian Pertanian, yang dinakhodai politikus Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo, menjadi leading sector.

Jokowi juga menugasi Kementerian Pertahanan, di bawah kendali Prabowo Subianto, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong.

Program food estate atau lumbung pangan tersebar di sejumlah wilayah di luar Jawa antara lain di Keerom, Papua, dengan penyiapan lahan 10.000 hektare untuk lahan tanaman jagung.

Baca juga: Hashim sebut Ada Pihak yang Sengaja Jegal Program Food Estate Prabowo

Lokasi food estate lainnya berada di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Berdasarkan data terakhir Kementerian Pertanian, pembukaan lahan untuk program Food Estate tersebut pada 2020 mencapai 29,4 ribu hektar.

Kritikan tajam terhadap proyek food estate sebenarnya tidak hanya datang dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kritikan serupa pernah dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY mengatakan, tata kelola pemerintahan Presiden Jokowi tidak ditangani dengan baik. "Banyak program pemerintah dilakukan grasa-grusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan," kata AHY dalam pidato politiknya di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

AHY mencontohkan program food estate. "Contohnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas. Apa kabar program food estate?" tanya dia.

Dia menyatakan, sejumlah akademisi pertanian dan aktivis lingkungan mengkritisi kebijakan food estate. "Program yang hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, tapi dinilai mengabaikan faktor ekologi dan sosial," ujar AHY.

AHY menjelaskan kedaulatan pangan harus berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat serta mempertimbangkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat lokal.

"Ini mengacu pada mazhab ekonomi Partai Demokrat yaitu sustainable grow with equity, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan yang tetap menjaga keseimbangan alam," jelasnya.

Merasa Dijegal

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, menyebut program food estate atau lumbung pangan yang dijalankan Menteri Pertahan Prabowo Subianto selama ini dijegal oleh kalangan birokrat.

"Pak Prabowo sebut itu, tapi dia tidak mau sebut nama-nama orang. Tapi dia sebut beberapa orang birokrasi, birokrat yang selalu cari kesempatan untuk menjegal, untuk menghalangi atau dengan kata lain mensabotase program-programnya," ungkap adik kandung Prabowo itu di acara "Pembekalan Materi dan Konsolidasi Relawan Prabowo" secara daring, Kamis (10/8/2023).

Hashim mengatakan saat ini narasi yang berkembang adalah program lumbung pangan itu mangkrak. Namun kenyataannya di lapangan justru ada pihak yang sengaja menjegal.

"Karena mungkin dari partai lain atau tidak mendukung karena pertimbangan tertentu," ujar Hashim. Hashim menambahkan sebenarnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung program food estate ini.

"Waktu itu anggaran yang sudah disetujui tidak dikucurkan anggarannya, makanya tidak bisa bergerak dananya tidak datang," ucap Hashim.

"Kedua, perizinannya, ini kan hutan rusak. Bukan hutan yang masih bagus. Dan menurut Kementerian Kehutanan itu secara resmi ada 12 juta hektar hutan rusak parah dan ini yang mau dipakai Pak Prabowo untuk pakai lagi," pungkas Hashim.

Hasto mengingatkan masyarakat agar mencari calon pemimpin yang memiliki rekam jejak merawat bumi Pertiwi Indonesia.

"Mari kita cari pemimpin yang betul-betul punya track record dalam merawat Pertiwi, merawat kehidupan dalam merawat kehidupan, di dalam membangun masa depan yang berkemajuan bagi seluruh komponen bangsa," ungkapnya.

Hasto meminta PPATK agar mengungkapkan temuan tersebut. Terlebih, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memilki perhatian terhadap lingkungan.

"Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega sangat menaruh perhatian," tutur Hasto.

Menjawab tudingan program food estate sebagai program yang gagal, Prabowo Subianto menanggapi dingin.

"Ah yang bener?" jawab Prabowo singkat saat ditemui selepas acara Seminar Ekonomi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Balroom Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved