Komisi III DPR Nilai Kapolri Tepat Pilih Komjen Agus Andrianto Jadi Wakapolri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menunjuk Komjen Agus Andrianto menjadi Wakil Kapolri atau Wakapolri, menggantikan Komjen Gatot Eddy Pramono yang akan memasuki masa pensiun.

Komisi III DPR RI menilai pilihan Kapolri tepat menunjuk Komjen Agus Andrianto sebagai Wakapolri.

"Pilihan Kapolri tepat," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, kepada Tribunnews.com, Senin (26/6/2023).

Adapun penunjukan Komjen Agus sebagai Wakapolri berdasarkan keputusan mutasi yang tertuang dalam surat telegram (TR) Nomor: ST/1393/VI/KEP./2023 tanggal 24 Juni 2023 seperti dikutip pada Senin (26/6/2023).

Surat telegram  itu ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sahroni menyebut Komjen Agus layak menduduki jabatan Wakapolri.

"Sangat bagus, beliau (Komjen Agus) mumpuni jadi Wakapolri," ujar politikus Partai NasDem itu.

Komjen Agus Andrianto Ditunjuk Gantikan Komjen Gatot Eddy Sebagai Wakapolri

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowi menunjuk Komjen Agus Andrianto sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Gatot Eddy Pramono yang memasuki masa pensiun.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram dengan nomor ST/1393/VI/KEP./2023 tertanggal 24 Juni 2023 yang ditandatangani langsung oleh Kapolri.

"PJU (pejabat utama) Mabes Polri ada empat personel," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam keterangannya, Senin (26/6/2023).

Baca juga: BREAKING NEWS: Kapolri Angkat Komjen Agus Jadi Wakapolri, Komjen Wahyu Sebagai Kabareskrim

Dalam surat tersebut, posisi yang ditinggal Komjen Agus yakni Kabareskrim Polri kini digantikan oleh Komjen Wahyu Widada.

Sementara itu, untuk posisi Kabaintelkam Polri yang ditinggal Komjen Wahyu akan diisi oleh Komjen Suntana yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Sandi Siber Negara (BSSN).

Selanjutnya, Listyo menunjuk Irjen Verdianto Iskandar Bitticaca sebagai Asops Kapolri.

Diketahui, Gatot sudah menginjak umur 58 tahun. Ketentuan tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.