Ponpes Al Zaytun dan Ajarannya
Jokowi Bantah Istana Jadi Beking Ponpes Al Zaytun, Sudah Minta Menkopolhukam dan Menag Dalami kasus
Presiden Jokowi membantah kabar mengenai Istana menjadi beking Ponpes Al-Zaytun.
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah kabar yang menyebutkan bahwa Istana menjadi beking atau sokongan Ponpes Al Zaytun Indramayu, Jawa Barat.
"Saya dong Istana? Enggak lah, enggak ada," ungkap Presiden Jokowi, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (26/6/2023).
Presiden Jokowi juga menegaskan, ia sudah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas untuk mendalami polemik di Ponpes Al Zaytun tersebut.
"Pak Menkopolhukam, Pak Menteri Agama sudah saya perintahkan untuk mendalami," katanya.
Kemudian, jika sudah ada hasilnya nanti, dikatakan Presiden Jokowi akan disampaikan.
"Nanti kalau hasilnya sudah ada, disampaikan," tagasnya.
Baca juga: Panji Gumilang Tak Kooperatif, MUI Ingatkan Ponpes Al Zaytun Dapat Bernasib Sama dengan Gafatar
FPI Geruduk Kantor Kemenag
Hari ini, Senin (26/6/2023), Front Persuadaraan Islam (FPI) melakukan aksi demonstrasi di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Jakarta Pusat.
Demonstrasi tersebut bertajuk aksi 266.
Massa aksi menuntut agar Ponpes Al Zaytun dicabut dan ditutup secara permanen, serta dibubarkan.
Lantaran, menurut massa aksi, Ponpes Al Zaytun sudah mengajarkan ideologi sesat kepada santrinya.
Akibat aksi tersebut, jalan di depan kantor Kemenag di Jl. Lap. Banteng Barat, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat terjadi kemacetan.
Terpantau juga sejumlah petugas kepolisian menjaga pintu gerbang kantor Kemenag agar massa aksi tidak merangsek masuk ke dalam.
PBNU Minta Masyarakat Tidak Bertindak Sendiri

Pihak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta kepada masyarakat untuk tidak bertindak sendiri dalam menghadapi permasalahan yang ada di Ponpes Al Zaytun, karena hal tersebut sudah diatasi oleh pemerintah.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.