Ketua MPR RI Dukung Pekerja Penyelenggara Pemilu Dapatkan Fasilitas Perlindungan Jamsostek

Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung agar para pekerja penyelenggara pemilu bisa mendapatkan fasilitas perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Fasilitas perlindungan jamsostek ini antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian di BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK).

Anggaran yang dibutuhkan untuk jaminan ini, kata Bamsoet, tidak besar, yakni sekitar Rp72,5 miliar untuk mengover sekitar 8,2 juta anggota pekerja penyelenggara Pemilu.

"Anggaran bisa diambil melalui APBN yang dialokasikan dalam anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU)," kata Bamsoet dalam keterangannya, dikutip Rabu (21/6/2023).

Bamsoet menjelaskan, para penyelenggara pemilu yang mendapat jaminan ini terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPLN).

Kemudian Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP/Pantarlih), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri (Pantarlih LN), serta Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Baca juga: Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Penampilan Timnas Indonesia Melawan Argentina di GBK

Lebih lanjut, Bamsoet menuturkan laporan dalam Pemilu 2019 lalu tercatat ada 894 Petugas Pemungutan Suara (PPS) meninggal dunia dan 5.175 orang sakit.

Jumlah tersebut tidak terlindungi jaminan sosial, sehingga KPU harus menyiapkan anggaran tambahan untuk santunan.

"Melalui perlindungan jaminan sosial seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm), pekerja penyelenggara pemilu apabila mengalami kecelakaan kerja dan atau kematian akan mendapatkan manfaat yang lebih besar," jelasnya.

"Jika dibandingkan dengan santunan berdasarkan standar biaya masukan langsung (SBML). Manfaat yang didapat yaitu santunan kematian karena kecelakaan kerja hingga beasiswa untuk anak-anak mereka," sambungnya.

Dukungan Bamsoet ini lahir usai dia menerima kehadiran inisiasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Jajaran DJSN yang hadir antara lain, Ketua DJSN Agus Suprapto, Ketua Komisi Kebijakan Umum Asih Eka Putri, Wakil Ketua Komisi Kebijakan Umum Andy William Sinaga, Wakil Ketua Komisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Indra Budi Sumantoro, serta Kepala Bagian Persidangan Fery Ferdiansyah.