Pendidikan GOTAG
Penyelenggara Pemilu
Berita
-
DKPP Pasrah Jika Harus Bubar: Terserah DPR Selaku Pembentuk Undang-Undang
DKPP berserah jika misalnya lembaga independen yang tugasnya menyidangkan etik para anggota penyelenggara pemilu ini dibubarkan.
-
Temuan 54 Kasus Kekerasan Seksual oleh Penyelenggara Pemilu Tahun 2023, KPU Sudah Bentuk Satgas
KPU telah membentuk satuan tugas antikekerasan seksual untuk mendukung penanganan kasus-kasus kekerasan seksual oleh penyelenggara pemilu.
-
DKPP Tangani 790 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu di 2024, Tertinggi Desember
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) RI menerima 790 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) pada 2024.
-
Bawaslu Minta Revisi UU Pemilu Pastikan Aturan 30 Persen Keterwakilan Perempuan Penyelenggara Pemilu
Norma beberapa pasal tersebut mengamanatkan agar komposisi penyelenggara pemilu di masing-masing tingkatan untuk 'memperhatikan' minimal 30 persen ket
-
Ketua Komisi II DPR Berharap Penyelenggara Pemilu Tak Jadi Badan Ad Hoc
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, berharap lembaga-lembaga penyelenggara pemilu tidak berstatus ad hoc.
-
Kini Giliran Komisi II DPR Buka Peluang Penyelenggara Pemilu jadi Badan Ad Hoc
Meskipun ada kemungkinan tersebut, Rifqi menegaskan untuk penyelenggara pemilu di tingkat nasional, dalam hal ini KPU RI kemungkinan besar akan tetap
-
Kasus Kekerasan Gender & Asusila Penyelenggara Pemilu Meningkat, DKPP Akui Kesulitan Kumpulkan Bukti
DKPP berupaya menangani setiap aduan dengan serius, namun kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang kuat seringkali menjadi kendala.
-
DKPP Terima Banyak Aduan Etik, Heddy Lugito Dorong Penyelenggara Pemilu Introspeksi
Ia pun menyoroti perlunya perbaikan di Pilkada mendatang agar setiap tahapan pemilihan bisa dilaksanakan dengan lebih baik.
-
DKPP Beri Peringatan Keras kepada Tiga Penyelenggara Pemilu atas Pelanggaran Kode Etik
DKPP menjatuhkan sanksi Peringatan Keras ke 3 penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
-
Penyelenggara Pemilu yang Maju Pilkada Harus Mundur Paling Lambat 45 Hari Sebelum Pendaftaran
Adapun, proses pendaftaran bakal calon kepala daerah dibuka pada 27-29 Agustus mendatang. 12 Juli batas waktu paling lambat untuk mengundurkan diri.
-
Terungkap Hasyim Asy'ari Buat Aturan Larangan Nikah Sesama Penyelenggara Demi Wanita PPLN Incarannya
Hasyim Asyari disebut sengaja menyusupkan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Hasyim terbukti telah mengincar
-
DKPP Berhentikan Tiga Penyelenggara Pemilu yang Terbukti Bantu Memenangkan Caleg
Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak 12 perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Jumat (28/6/2024).
-
Eks Anggota KPU: Penyelenggara Pemilu 2024 Mengecewakan, Banyak Masalah Terkait Kredibilitas
KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dinilai punya banyak masalah sehingga menimbulkan keraguan atas kredibilitas lembaga ini.
-
Banyak Sengketa Pileg 2024 Dikabulkan MK, Ray Rangkuti Soroti Kinerja Buruk Penyelenggara Pemilu
Jumlah perkara kabul pada perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Legislatif 2024 jauh lebih banyak daripada PHPU Legislatif 2019.
-
Komnas Perempuan: Penyelenggara Pemilu yang Lakukan Tindakan Kekerasan Seksual Harus Diberhentikan
Sikap tegas DKPP penting mengingat pelaporan kasus kekerasan seksual masih merupakan fenomena gunung es yang sebenarnya lebih banyak tidak dilaporkan
-
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah Minimal 30 Tahun, KPU Diminta Jangan jadi Lembaga Partisan
Penerapan itu, lanjut Mita, yakni dengan menolak segala bentuk intervensi dari manapun dengan menyandarkan pada kepastian hukum.
-
Eks Hakim Konstitusi: Jangan Mimpi Jadi Penyelenggara Pemilu Kalau Tidak Diback-up oleh Parpol
Pernyataan itu diungkapkan oleh Aswanto sekaligus menjawab pertanyaan hakim Daniel Foekh tentang pendapatnya apakah Pemilu 2024.
-
DKPP Beberkan Perkara Etik yang Menjerat Penyelenggara Pemilu, Mulai dari Miras Hingga Asusila
Heddy menyebut beberapa perkara non etik seperti penyalahgunaan minuman keras di wilayah kerja, perselingkuhan antar-penyelenggara pemilu hingga utang
-
Seruan Hak Angket Disebut karena Kepercayaan Terhadap KPU, Bawaslu dan MK Berada di Titik Terendah
Wacana pengguliran hak angket terkait Pemilu 2024 didasari karena rendahnya kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu.
-
Pemungutan Suara Berjalan Damai, Kinerja Penyelenggara Pemilu dan Polri Diapresiasi
Dalam pandangan Simon, perjalanan bangsa dan negara ini membutuhkan proses yang konstitusional, damai, dan berkesinambungan agar mampu menjadi negeri
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved