Imigrasi Kenalkan Paspor Elektronik Lembar Polikarbonat, Apa itu dan Berapa Biayanya?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengenalkan paspor elektronik lembar polikarbonat.

Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh menjelaskan perbedaan antara paspor yang biasa dikenal masyarakat yakni paspor biasa dan paspor elektronik lembar laminasi.

Pada kedua jenis paspor tersebut halaman biodata dibuat dengan material kertas yang dilaminasi.

Sementara halaman biodata pada paspor elektronik lembar polikarbonat menggunakan bahan yang lebih kuat – seperti plastik – sehingga tidak akan terlipat.

“Halaman biodatanya yang menggunakan bahan polikarbonat. Karena materialnya yang lebih kuat, pencetakannya tidak bisa menggunakan tinta seperti paspor biasa atau paspor elektronik lembar laminasi, harus menggunakan teknologi laser,” jelas Shaleh dikutip Kamis (1/6/2023).

Paspor elektronik lembar polikarbonat menyimpan data pemegangnya dalam chip yang tertanam sehingga lebih akurat. 

Hal tersebut membuat paspor ini lebih mudah diverifikasi saat Warga Negara Indonesia (WNI) mengajukan visa ke kedutaan besar negara tujuannya.

Saat ini, baru ada tiga kantor imigrasi yang melayani permohonan paspor elektronik lembar polikarbonat, yakni:

1. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta

2. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan

3. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat

“Prosedur permohonan paspor elektronik lembar polikarbonat sama dengan jenis paspor lainnya. Ajukan permohonan di Aplikasi M-Paspor dan pilih jenis paspor elektronik lembar polikarbonat. Unggah dokumen sesuai yang dipersyaratkan dalam aplikasi dan lanjutkan hingga pembayaran. Mohon diingat untuk pembayaran paspor wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) jam setelah permohonan terdaftar dalam aplikasi,” tuturnya.

Achmad menambahkan, permohonan paspor elektronik lembar polikarbonat juga dapat dilakukan secara walk-in apabila kuotanya tersedia. 

Layanan walk-in di kantor imigrasi diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak sehingga harus segera mengurus paspor dengan segera. 

Untuk layanan percepatan paspor terdapat tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 1.000.000 yang diatur dalam PP 28 Tahun 2019.