Soal Penetapan Tersangka Johnny G Plate, PDIP: Berhenti Bicara Intervensi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, MANADO - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menyakini Kejaksaan Agung (Kejagung) punya integritas dalam menangani perkara dan tidak akan terpengaruh intervensi pihak mana pun.

Said Abdullah juga mengatakan dirinya tak percaya Menteri Kominfo Johnny G Plate melakukan korupsi, karena punya rekam jejak baik saat masih menjadi anggota DPR RI.

Hal itu disampaikan Said Abdullah saat menjawab pertanyaan media soal kemungkinan ada intervensi di Kejagung ketika menetapkan Menkominfo sekaligus Sekjen NasDem Johnny G Plate sebagai tersangka.

"Negara ini sudah lama berhenti bicara mengenai intervensi. Negara ini sudah lebih baik dari segi aspek penanganan hukum. Jadi, rasa-rasanya siapa pun, sekelas Jaksa Agung sekarang dan sekelas Jampidsus mau diintervensi, dia pasti mengabaikan semua itu," kata Said saat menemani Bacapres Ganjar Pranowo di Kantor Tribun Manado, di Sulawesi Utara, Kamis (18/5/2023).

Said juga mengatakan, Ketum NasDem Surya Paloh telah berbicara kepada publik soal penetapan Johnny G Plate sebagai tersangka tidak ada kaitan dengan intervensi.

Baca juga: Menkominfo Johnny G Plate Ditetapkan Tersangka, Partai Buruh: Jangan Ada Politisasi

Sehingga, dia mengajak untuk berhenti bicara soal intervensi dalam penegakan hukum.

"Jadi, berhenti bicara intervensi dan sama seperti yang disampaikan Ketua Umum NasDem Bapak SP (Surya Paloh), kalau ikuti emosi, ada intervensi, tetapi itu hanya emosi saja. Jadi sebagai ketum pun tidak yakin ada intervensi politik maupun intervensi kekuasaan," ujar Said.

Ketua Banggar DPR RI itu lantas mengatakan PDIP tidak pernah membawa-bawa dugaan intervensi, apabila ada kader partai berlambang banteng moncong putih itu tersangkut kasus.

Baca juga: Pengamat Sebut Kasus Johnny Plate Bakal Jadi Olok-olok Politik

"Jadi, mari kita jadikan pelajaran bagi kita semua bahwa di parpol mana pun jika terjadi case, kita tidak perlu mengarahkan ini kepada pusat kekuasaan atau kekuatan politik besar. PDIP kalau terjadi case, baik kader, bupati, ataupun anggota DPRD, tidak pernah PDIP berteriak ada intervensi. That’s it. Justru yang diputuskan langsung dipecat. Itu tradisi kami," tegas Said.

Said juga menjawab soal pertannya penetapan status tersangka terhadap Plate menjadi pintu bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot kader NasDem di kabinet Indonesia Maju.

Dia menegaskan, apapun itu, penetapan tersangka kepada Plate tidak ada intervensi.

Baca juga: Pengamat Sebut Jokowi Kemungkinan Tak Libatkan NasDem Tunjuk Menkominfo Pengganti Johnny Plate

Said juga menyerahkan, urusan reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif Jokowi.

"Satu pastikan dahulu intervensinya tidak ada. Jadi, jangankan ada intervensi terus ada reshuffle namanya sengaja mau dibuang. Itu tidak boleh. Sekarang kembali ke Bapak Presiden, apakah gantinya tetap NasDem atau presiden punya pegangan lain katakanlah dari profesional, ya, monggo. Mana yang terbaik karena itu hak prerogratif Bapak Presiden. Kenapa saya katakan ini? Sebab, saya pun tidak mau intervensi Bapak Presiden," paparnya.

Said juga menyikapi status tersangka Plate.