Sabtu, 4 Oktober 2025

Pemilu 2024

Wacana Koalisi Besar Muncul, PDIP Mau jadi Tuan Rumah, Buka Peluang Kerja Sama Asal Penuhi Syarat

PDIP Megawati Soekarnoputri, bentuk kerja sama ini harus jelas pondasi dan arah tujuannya, harus didasarkan pada aspek yang substansi dan ideoligis

Tribunnews.com
Pertemuan Partai Wacanakan Koalisi Besar, PDIP Beri Respon. PDIP Megawati Soekarnoputri, bentuk kerja sama gabungan partai ini harus jelas pondasi dan arah tujuannya, harus didasarkan pada aspek yang substansi dan ideoligis 

TRIBUNNEWS.COM - Politisi PDI-Perjuangan Aria Bima menyebut partainya sangat terbuka bekerja sama dengan partai lain.

Aria memahami betul dinamika persoalan bangsa saat ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh PDIP, melainkan butuh dukungan dari berbagai pihak.

Namun, sebagaimana pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, bentuk kerja sama ini harus jelas pondasi dan arah tujuannya.

"Secara formal memang kita tidak perlu kerja sama dengan partai politik untuk mengusung calon presiden, tetapi dalam dinamika politik bukanlah sekedar formalitas kita yang kita pakai, artinya bahwa PDI-Perjuangan Sangat terbuka bekerja sama dengan partai mana saja."

"Tapi tentunya ini penting adanya satu platform, kerjasama ini fondasinya harus harus jelas dan tujuannya harus jelas," ujar Aria Bima dikutip dari Kompas Tv.

Baca juga: Buka Potensi Koalisi Besar, PAN Berharap Para Ketua Umum di KIB Bergiliran Berkunjung ke Prabowo

Yang lebih penting, kata Aria Bima, keinginan bekerja sama tidak digunakan mendapatkan kekuasaan.

Meskipun pihaknya paham betul setiap partai pasti memiliki kepentingan sendiri-sendiri.

"Bahwa ada sesuatu yang permanen yaitu tentang keinginan bekerja sama tidak hanya asal benar navigasi untuk sekedar mendapatkan kekuasaan, tapi kekuasaan itu sendiri merupakan suatu cara untuk mewujudkan satu cita-cita ideologi," ujar Aria.

Namun, tujuan bekerjasama itu harus didasarkan pada aspek-aspek yang sangat substansi dan ideologis.

Ini dibutuhkan untuk menjawab berbagai tantangan, permasalahan bangsa saat ini dan ke depannya, baik itu maksudnya masalah pendidikan, teknologi, kesehatan, disintegrasi bangsa, toleransi antar kehidupan bermasyarakat, itu semuanya harus ditumpukan pada persoalan politik.

"Dalam kerjasama ini lebih didasarkan bukan kalkulasi kekuasaan, bukan siapa dapat apa, tetapi lebih bagaimana ideologi yang ditransformasikan di dalam satu kebijakan-kebijakan pemerintah (dapat digunakan) untuk menjawab persoalan bangsa ini kedepan," jelas Aria.

Baca juga: Zulhas Sebut Jokowi Punya Peran dalam Membentuk Koalisi Besar, Prabowo Dinilai jadi Motor Penggerak

Jadi, kata Aria, Megawati agak mengritik soal pertemuan-pertemuan yang selalu menyebut koalisi.

"Seolah kalkulasi-kalkulasinya hanya berorientasi pada kekuasaan oriented," sambung Aria.

Megawati, lanjut Aria, selalu menekankan kepada para anggotanya bahwa penggunaan diksi kerja sama lebih tepat daripada koalisi.

"Koalisi substansinya sangat berbeda, karena itu merupakan bentuk yang kalkulatif di mana masing-masing partai politik mempunyai tujuan sendiri-sendiri dalam sistem parlemen," ujar Aria.

Namun, kerjasama ini akan terlihat jelas setelah disahkan oleh KPU.

Apabila belum disahkan, maka perubahan-perubahan keputusan masih terus akan terjadi.

"Tentunya kerjasama ini akan terlihat jelas setelah disahkan oleh KPU, segala perubahan baik kecil maupun besar dalam situasi sekarang ini, masih sangat mungkin terjadi," tegas Aria.

Baca juga: Tolak Wacana Koalisi Besar, Partai Buruh Bakal Ajak Parpol Nonparlemen Bentuk Koalisi Kecil

Menakar Gabungnya PDIP ke Koalisi Besar

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menyatakan PDIP siap menjadi tuan rumah pertemuan koalisi besar selanjutnya.

Yakni di kediaman Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar, Jakarta Pusat.

Menurut Analis Politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Power, Ikhwan Arif menilai bahwa keinginan PDIP jadi tuan rumah dapat disimbolkan sebagai peneguhan bahwa PDIP sebagai pengusung utama Jokowi. 

Sebagaimana diketahui, pada pertemuan koalisi besar hari Kamis (6/4/2023) itu, Jokowi juga dikabarkan hadir.

Ikhwan menilai, PDIP ingin merapat ke koalisi besar lantaran muncul narasi Prabowo-Airlangga.

PDIP sadar bahwa mereka berpotensi kalah jika koalisi besar terbentuk. 

“Keyakinan PDIP sebagai tuan rumah koalisi merupakan respons dari ketakutan PDIP ditinggalkan koalisi pemerintah, sehingga PDIP harus mengambil langkah percaya diri sebagai tuan rumah dari koalisi," kata Ikhwan, Sabtu (8/4/2023). 

Meskipun PDIP mampu mengusung kandidat sendiri, namun partai berlambang banteng moncong putih itu akan kewalahan jalan sendiri tanpa dukungan partai politik lain.

Peleburan KIB-KIR menjadi koalisi besar tidak lepas dari peran Jokowi.

Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketua Umum PPP, Mardiono memberikan keterangan pers usai menghadiri
Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketua Umum PPP, Mardiono memberikan keterangan pers usai menghadiri "Silaturahmi Ramadan" di Gedung DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023). PAN menyelenggarakan "Silaturahmi Ramadan" bersama parpol koalisi Pemerintahan untuk membicarakan hal yang berkaitan dengan komitmen kebangsaan dan juga keberlanjutan pembangunan ke depan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Baca juga: Partai Buruh Ungkap Alasan Tolak Gagasan Pembentukan Koalisi Besar di Pilpres 2024

Sehingga, dikhawatirkan restu Jokowi akan membuat kedua koalisi bersatu dan menjadi kekuatan besar. 

“Artinya koalisi besar yang direstui Jokowi akan berhadapan dengan PDIP sebagai koalisi tunggal yang mengusung capres dari garis keturunan Soekarno."

“Di satu sisi lain, Jokowi merestui capres dari koalisi besar. Dari sini kita bisa melihat Jokowi memainkan peran sebagai king maker."

Ikhwan menilai, posisi PDIP yang merapat ke koalisi besar berpotensi membawa masalah.

Sebab, kata Ikhwan, PDIP tentu akan meminta jatah capres atau cawapres.

Sementara koalisi besar kemungkinan akan mengusung Prabowo-Airlangga. 

“Posisi capres akan sulit didapatkan PDIP karena sudah jatahnya Prabowo atau Airlangga untuk maju, PDIP jika ingin mengusung kandidat sendiri bisa saja membentuk koalisi tunggal."

"Jadi masuknya PDIP dalam wacana peleburan koalisi besar semakin mempersulit konsolidasi partai jika PDIP ngotot mendukung capres dari kadernya sendiri," jelas Ikhwan.

(Tribunnews.com/Galuh Widya wardani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved