Fakta-fakta ASN Dilarang Buka Puasa Bersama, Hanya Menteri-Pejabat Pemerintah hingga Kritik MUI

“Saat ini, aparat sipil negara, pejabat pemerintah, sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat," ucapnya.

"Untuk itu Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa bersama,” lanjutnya.

“Sehingga dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan oleh contoh Presiden itu merupakan acuan yang utama,” jelas Pramono.

3. MUI Kritik Larangan ASN Buka Bersama

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, memberikan kritikan terkait larangan buka bersama selama Ramadhan 1444 H oleh aparatur sipil negara (ASN).

Aturan itu tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 yang ditandatangani Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, pada Selasa (21/3/2023).

Adapun poin yang membuat adanya larangan buka bersama ini, satu di antaranya yakni transisi pandemi Covid-19 ke endemi di Indonesia.

Anwar menilai tidak ada korelasi antara larangan buka bersama dengan transisi pandemi Covid-19 menuju endemi.

"Pemerintah boleh-boleh saja melarang jajarannya untuk menyelenggarakan buka puasa bersama, tetapi mendasarkan larangan tersebut dengan berlandaskan transisi pandemi Covid-19 terasa tidak tepat."

"Karena banyak pejabat dan pemimpin negeri ini yang sudah sering melaksanakan kegiatan yang sifatnya mengundang bayak orang, tetapi mengapa untuk buka bersama yang ada muatan religiusnya yang jumlahnya tidak terlalu besar lalu dilarang," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Jumat (24/3/2023).

Kemudian, Anwar juga menyoroti terkait adanya izin penyelenggaraan konser musik yang justru dihadiri oleh ribuan orang dan tidak dilarang.

Selain itu, ia mengkritik soal larangan buka bersama terhadap ASN lantaran adanya sorotan dari masyarakat atas perilaku hidup mewah yang dipertontonkan.

Menurutnya, larangan buka bersama bukan menjadi cara untuk meredam gaya hidup mewah yang kerap dipamerkan pejabat.

"Semestinya yang dilakukan pemerintah tidak hanya sekedar melarang mereka melakukan kegiatan buka bersama, tapi bagaimana pemerintah meminta para menteri dan pejabat serta seluruh ASN tanpa kecuali, menyampaikan laporan kekayaannya secara jujur dan benar, serta melakukan pembuktian terbalik di mana setiap mereka tersebut harus bisa menjelaskan asalmuasal kekayaan yang didapatnya," ujarnya.

Sehingga, menurutnya, jika laporan harta kekayaan tidak sesuai, maka dapat disita.