Anwar Usman Diminta Tidak Ikut Menyidangkan Perkara Jika Berkaitan Kepentingan Presiden Jokowi

Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) perlu membuat mekanisme khusus jika nantinya berperkara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Hal ini menyusul terpilihnya kembali Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Seperti diketahui Anwar Usman adalah adik ipar Presiden Jokowi.

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai mekanisme khusus ini untuk menghindari konflik kepentingan antara Presiden Jokowi dengan Ketua MK Anwar Usman.

“Harus juga dibuat mekanisme. Misalnya jika ada perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan Presiden maka Pak Anwar Usman tidak ikut menyidangkan perkara tersebut,” kata

Baca juga: Terpilih Lagi Jadi Ketua MK, Status Anwar Usman Sebagai Ipar Presiden Rentan Konflik Kepentingan

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas ini menilai hal itu untuk mencegah kekhawatiran publik sekaligus memastikan independensi mahkamah dalam menjalankan kewenangannya.

“Itu akan lebih bagus ya untuk Pak Anwar sendiri dan Mahkamah Konstitusi,” ucap Feri.

Sebelumnya, Feri Amsari menyoroti terpilihnya kembali Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

“Pak Anwar Usman merupakan ipar Presiden, sehingga konflik kepentingannya akan sangat tinggi ketika menjalankan kewenangan,” kata Feri saat dihubungi, Rabu (15/3/2023).

Di sisi lain, ia pun menyoroti kandidat Ketua MK lainnya yakni hakim konstitusi Arief Hidayat.

Menurutnya, baik Anwar Usman maupun Arief Hidayat punya catatan masing-masing.

“Pak Arief Hidayat punya catatan permasalahan etik di masa lalu,” kata Feri

“Dua pilihan ini yang kemudian nuansanya bisa dikatakan sebagai sindrom simalakama itu ya,” lanjut dia.

Di sisi lain, Feri mengakui dirinya tidak memiliki bukti kuat apakah terpilihnya kembali Ketua MK Anwar Usman MK yang notabene sebagai adik ipar Jokowi ini lantaran relasi kekeluargaan dengan Istana.

“Namun sulit kemudian menggoyahkan perspektif publik bahwa relasi itu secara alamiah tentu akan terjadi,” ujarnya.

Kendati demikian, Feri mengatakan bahwa proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK sudah terjadi.

Bahkan, proses musyawarah antarhakim konstitusi yang sempat berjalan tidak membuahkan hasil sehingga mesti ditempuh melalui pemilihan atau voting.

Sehingga menurut Feri, Mahkamah perlu menyiapkan langkah untuk mencegah kekhawatiran publik terkait konflik kepentingan tersebut.

Seperti diketahui, Hakim konstitusi Anwar Usman dan Saldi Isra resmi terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023-2028.

Terpilihnya Anwar dan Saldi ini berdasarkan pemilihan yang dilakukan dan diikuti oleh 9 hakim konstitusi di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2023).

Adapun setelah terpilih, keduanya akan disumpah jabatan pada hari Senin (20/3/2023) mendatang di ruang sidang pleno MK.

“Rapat pleno khusus MK dengan agenda pengucapan sumpah Ketua MK masa jabatan 2023-2028 sekaligus dengan Wakil Ketua MK akan diselenggarakan pda Senin 20 maret 2023 pukul 11.00 WIB di ruang sidang pleno MK,” kata Anwar Usman seraya mengetuk palu tanda sidang ditutup.

Anwar Usman menang lima suara melwan Arief Hidayat yang memperoleh empat suara.

Sebelumnya, Anwar dan Arief harus melalui dua putaran dengan perolehan suara seri.

Masing-masing memperoleh empat suara sedangkan satu surat suara dianggap tidak sah karena melingkari dua nama calon Ketua MK.

"Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028," kata Anwar disusul ketukan palu, Rabu (15/3/2023).

Sementara Saldi berhasil mengalahkan hakim konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh usai bersaing ketat dengan perolehan suara 5 dibanding 3.

Saldi juga tercatat berhasil memenangkan pemilihan dalam satu putaran.