Bawaslu Gandeng PBNU Guna Cegah Politisasi Identitas di Pemilu 2024

Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Nahdlatul Ulama (NU) akan bekerja sama guna mencegah terjadinya politisasi identitas dalam Pemilu 2024 mendatang. 

Rencana kerja sama tersebut disepakati usai Bawaslu menyambangi gedung PBNU dan diterima Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf di Jakarta, Selasa (28/2/2023) kemarin.

Dalam pertemuan tersebut Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan Pemilu 2024 mendatang harus bersih dari politik identitas yang digunakan untuk kepentingan politik praktis, juga politik uang.

Dia berharap peserta pemilu tidak menjadikan tempat ibadah untuk berkampanye. Bagja juga berharap tidak ada lagi penggunaan atribut partai politik di tempat ibadah. 

"Ke depan kami dan PBNU akan melakukan gerakan-gerakan yang melibatkan warga dari tingkat terkecil seperti forum warga," kata Bagja dalam keterangannya, Rabu (1/3/2023).

"Bisa juga melibatkan pengurus ranting PBNU, kabupaten kota sampai provinsi untuk membantu menangkal politisasi identitas dan politik uang," lanjutnya. 

Selain itu, Bagja mengatakan pemilu merupakan ajang kompetisi gagasan, kompetisi untuk meyakinkan warga negara, bahwa program dan visi misi partai tersebut harus diperjuangkan.

Baca juga: Projo Respons Soal Politik Identitas Partai Ummat

Dalam kesempatan pertemuan, Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya menjelaskan politisasi identitas dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. 

Menurutnya, politik identitas hanya alat dari para kompetitor atau aktor politik untuk menutupi kekurangannya.

"Tidak punya tawaran, lalu mereka menipu pemilihnya dengan politik identitas. Dengan kata lain politik identitas itu saya anggap penipuan," tegasnya.

Untuk itu, dia meminta berharap Bawaslu membuat narasi yang kuat soal anti politisasi identitas. 

selain itu, Gus Yahya juga menegaskan PBNU siap bekerjasama dengan Bawaslu dalam guna membuat pemilu damai tanpa politik identitas.

Dalam pertemuan tersebut, hadir pula tiga anggota Bawaslu lainnya yakni Lolly Suhenty, Totok Hariyono, Herwyn JH Malonda, Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady, dan Deputi Bidang Dukungan Teknis La Bayoni.