Sikap Kooperatif Ungkap Perkara Pembunuhan Brigadir J Jadi Hal yang Ringankan Vonis Arif Rachman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis pidana kepada Arif Rachman Arifin dengan pidana penjara 10 bulan dan denda Rp10 juta dalam perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Dalam menjatuhkan putusannya, hakim turut mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan.

Adapun hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa Arif Rachman Arifin dinilai bertentangan dengan asas profesionalitas profesi selaku anggota Polri.

"Perbuatan terdakwa bertentangan dengan asas profesionalisme yang berlaku sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia," kata hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2023).

Sementara hal yang meringankan vonis pidana, Arif Rachman yakni terdakwa belum pernah dipidana, memiliki tanggungan keluarga, bersikap sopan dan kooperatif sehingga membuat pengungkapan perkara pembunuhan Brigadir J menjadi terang.

"Belum pernah dipidana, memiliki tanggungan keluarga, terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga membuat pengungkapan peristiwa penembakan Brigadir Yosua Hutabarat menjadi terang," katanya.

Hakim juga menyatakan Arif Rachman tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. Sehingga hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama primer jaksa penuntut umum.

"Membebaskan terdakwa Arif Rachman Arifin oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut," ungkapnya.

Diketahui vonis hakim ini lebih ringan ketimbang tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Jaksa sebelumnya menuntut Arif Rachman dengan pidana penjara satu tahun dan denda Rp10 juta

Dalam tuntutannya, jaksa menyebut bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terganggunya sistem elektronik.

Dalam perkara ini, terdakwa dijerat Pasal 49 juncto Pasal 33 subsidair Pasal 48 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan/atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsidair Pasal 221 ayat (1) ke 2 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.