Walhi: Ekonomi Nusantara Jadi Solusi Ketimpangan Kesejahteraan dan Krisis Lingkungan di Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Walhi menawarkan apa yang disebut Ekonomi Nusantara sebagai jalan keluar untuk mengembalikan fungsi lingkungan seperti sedia kala.

"Ekonomi Nusantara, menurutnya, secara mendasar akan menjawab dua krisis besar saat ini yaitu krisis ketimpangan dalam kesejahteraan dan krisis lingkungan," kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi saat peluncuran Tinjauan Lingkungan Hidup 2023 di Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Program Ekonomi Nusantara menjadi jalan keluar untuk pemulihan lingkungan, pemulihan hak rakyat, dan memperkecil ketimpangan akses kesejahteraan.

"Ekosistem Ekonomi Nusantara diharapkan menjadi kesatuan sistem yang diciptakan sebagai keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai ekonomi yaitu, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh model corak produksi wilayah kelola rakyat," katanya.

Kemudian membangun apa yang disebut akademi ekologi secara filosofis dibangun meneruskan tradisi dan kekayaan pengetahuan lokal yang ada di Nusantara.

Baca juga: WALHI Sebut Kasus Surya Darmadi Timbulkan Kerugian yang Tak Bisa Dinilai dengan Rupiah

Di samping itu, Walhi juga mengatakan perlu ada perbaikan sistem legislasi yang berpihak pada pemulihan hidup, penegakan HAM, dan demokrasi.

RUU Perubahan Iklim perlu menjadi perhatian serius negara dalam memastikan keselamatan rakyat dari bencana iklim.

RUU ini perlu didorong untuk memastikan keterlibatan penuh rakyat dengan menggunakan pendekatan keadilan antar generasi.

"Mulai dari proses penyusunan kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi, serta mengedepankan keberlanjutan lingkungan hidup, diyakini dapat membawa Indonesia keluar dari krisis iklim," katanya.

Baca juga: Jokowi Ajukan PK Atas Vonis Melawan Hukum Kebakaran Hutan, Walhi Mengaku Tak Dapat Pemberitahuan

Kemudian perlu penegakan hukum sektor lingkungan dan sumber daya alam (SDA) yang dilakukan oleh Korporasi menyebabkan krisis dan konflik di masyarakat adalah wujud lemahnya penegakan hukum sektor lingkungan dan sumber daya alam.

Zenzi menilai Sustainability Development Goals (SDGs) yang saat ini sedang digalakkan pemerintah belum bisa diharapkan untuk menjadi jalan ekonomi Indonesia dan belum bisa menjawab dua krisis utama yang sedang dihadapi Tanah Air.

“Salah satu yang kami bangun ekosistem ekonomi nusantara justru di wilayah yang dari tahun 2020, masyarakatnya sudah memulihkan hutan yang sebelumnya setiap tahun terus kebakaran, sekarang wilayahnya sudah pulih.

Baca juga: WALHI Nilai Pidato Wapres di COP27 Tunjukkan Ketidakseriusan Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca

Ciri khas sudah pulihnya suatu wilayah itu, satu sungainya sudah kembali jernih, debit air meningkat, suhu rata-rata areanya kembali dingin.

Pemulihan lingkungan ini, kata dia, disertai dengan ekonomi. Peningkatan pendapatan di masyarakat.

“Kami menawarkan konsepsi ini sebetulnya bukan menawarkan konsep yang kosong atau hipotesa. Yang kami tawarkan adalah sesuatu yang nyata, yang jalan di masyarakat tetapi belum mendapatkan sentuhan kebijakan. Sentuhan fasilitas dari negara,” ujar dia.

Pokja Politik Walhi M Islah menuturkan, tahun depan sudah menghadapi Pemilu, oleh karena itu tahun ini merupakan tahun yang krusial namun terdapat satu isu yang selalu dibicarakan yaitu Perubahan Iklim.

"Perubahan iklim tak lagi sekadar isu tetapi suatu masalah yang sudah dihadapi," katanya.

Dikatakannya, saat ini dunia membutuhkan pemimpin yang peduli dengan keberlangsungan kehidupan.

"Apakah bumi akan menunjang kehidupan kita atau tidak, itu yang perlu diantisipasi,” kata dia.

Islah pun berharap para partai politik sudah mempersiapkan calon yang memiliki visi misi kepada lingkungan yang paham bahwa keberlanjutan lingkungan lebih penting daripada mengeruk keuntungan.

Sementara masyarakat harus memperkuat soliditas dan jangan sampai terpecah belah.

“Kuncinya tetap ada di rakyat Indonesia, pilih parpol yang berbobot. Jalankan Pemilu dengan baik, jujur, dan adil.”

Antropolog Suraya A. Afiff melihat dalam konteks Pemilu, bagaimana oligarki lokal masih memberikan pengaruh, politik dinasti.

“Lingkungan tidak jadi prioritas, itu menjadi kendala sementara Oligarki menunggu yang menguntungkan mereka sehingga rakyat tidak hanya sekadar memilih dalam Pemilu," katanya.