Alasan Gerindra Tak Hadiri Pertemuan Parpol Tolak Sistem Pemilu Tertutup

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan alasan partainya tak ikut menghadiri pertemuan petinggi elite partai politik (parpol), untuk menyatakan sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup 

Sebelumnya, pertemuan itu digelar di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023) kemarin.

Dasco menyebut, bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, sudah ada kegiatan lain yang tak bisa ditinggalkan.

Begitu pula elite Gerindra lainnya, sehingga tak bisa menghadiri pertemuan yang diinisiasi Partai Golkar itu.

"Pertemuan yang diadakan kemarin itu juga pertemuan yang mendadak sehingga pak Prabowo sudah memiliki jadwal yang tidak bisa ditunda," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/1/2023).

"Kebetulan juga petinggi Gerindra yang lain sedang konsentrasi dan sudah di jadwal juga untuk menyerahkan bantuan banjir di Jawa Tengah," lanjutnya.

Adapun partai yang hadir dalam acara tersebut adalah Golkar, PAN, NasDem, Demokrat, PKB, PKS, dan PPP.

Meski Gerindra tidak hadir, partai berlambang kepala garuda itu sepakat menolak wacana penerapan sistem proporsional tertutup.

"Secara parpol ketua umum pak Prabowo mengatakan bahwa Partai Gerindra tidak setuju proporsional tertutup. Artinya pendapat Gerindra dengan tujuh partai lain itu sama, tidak setuju proporsional tertutup," tandas Dasco.

Ada lima poin keputusan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut. Lima poin tersebut dibacakan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Berikut Lima Poin Pernyataan Sikap Delapan Partai Politik.

Pertama, Kami Menolak Proporsional Tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. 

Baca juga: 8 Parpol Berkumpul Tolak Wacana Sistem Proporsional Tertutup pada Pemilu 2024, Ini Kata Pengamat

Sistem Pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita.

Di lain pihak, sistem Pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat dimana dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan Partai Politik. Kami tidak ingin Demokrasi mundur, 

Kedua, Sistem Pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUUVI/2008 pada 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam 3 (tiga) pemilu.