Ditanya Isu Reshuffle Kabinet, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Presiden Jokowi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan belum ada pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait wacana reshufffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju 2.

Muhaimin juga mengaku belum mendengar terkait isu bakal dikeluarkannya menteri dari Partai NasDem dari kabinet.

Hal ini ia sampaikan saat di konfirmasi Tribunnews.com usai memimpin penandatanganan petisi perlindungan anak di kawasan Sarinah - Thamrin, Jakarta, Minggu (8/1/2023).

"Belum, belum tahu juga. Belum dengar," ujarnya.

Baca juga: Gus Choi Akui Isu Reshuffle untuk Copot Menteri dari Nasdem Bukan Sekadar Isapan Jempol: Kami Siap

Ia juga tidak memberikan keterangan lebih jauh berkaitan dengan isu reshuffle tersebut.

Wacana kocok ulang atau reshuffle menteri di kabinet Presiden Jokowi kian mencuat.

Sejumlah menteri dari Partai NasDem disebut-sebut berpotensi besar terkena reshuffle.

Dikutip dari Tribunnews.com, pengamat politik Agung Baskoro menilai bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Siti Nurbaya Bakar berpotensi dilengserkan dari jabatannya.

“Karena keduanya menteri yang sering mendapat kritikan tajam oleh PDIP,” kata Agung.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate yang juga Sekretaris Jenderal NasDem berpeluang tetap bertahan di dalam kabinet Jokowi.

Alasannya, menurut Agung, lantaran posisi Johnny yang strategis di partai.

Kata dia, posisi sebagai sekretaris jenderal partai merupakan perpanjangan tangan dari Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

“Ini alarm keras dari Presiden Jokowi kepada Surya Paloh terkait sikap politik yang diambil karena mendeklarasikan Anies sebagai capres,” katanya.

Meski kursi Mentan dan MenLHK yang berpotensi besar terkena reshuffle, Agung menyebut bahwa tak menutup kemungkinan pula Jokowi bakal melengserkan seluruh menteri NasDem dari kabinet kerjanya.

“Mengurangi jatah menteri hanya salah satu opsi. Bisa saja Nasdem dikeluarkan dari kabinet yang berarti ketiga menteri NasDem direshuffle,” tuturnya.

Rencana reshuffle kali ini dinilai cenderung lebih bersifat politis dibandingkan dengan urusan kinerja.