Johnny G Plate : Kontinuitas Program Jokowi Terjaga Apabila Nasdem Memerintah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate memastikan kontinuitas program Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus terjaga apabila partainya memimpin Indonesia setelah 2024.

"Saya memastikan, kontinuitas program Pak Jokowi terjaga di kabinet berikutnya apabila NasDem memerintah," kata Johnny saat menjadi pembicara dalam rilis hasil survei Indikator Politik Indonesia secara virtual, Rabu (4/1/2023).

Menurutnya, hal tersebut telah menjadi komitmen Partai NasDem, termasuk saat perayaan hari ulang tahun (HUT) juga ditekankan agar kontinuitas program Jokowi dipertahankan.

"Tidak ada alasan untuk tidak melanjutkannya. Karena kami salah satu pengusung kuat dan pendukung kuat kebijakan-kebijakan itu," ujar Johnny.

Johnny menuturkan partainya sedang menyusun terkait program maupun visi-misi apabila NasDem menjadi pemimpin pada 2024-2029.

Baca juga: Saling Sindir PDIP-NasDem soal Reshuffle hingga Waketum NasDem Minta PDIP Tak Gaduh

"Sedang kami susun, sedang disusun untuk apa yang harus dilakukan, untuk menjadi visi-misi program pemerintah berikutnya saat disampaikan di kampanye," ucapnya.

Dalam diskusi itu, hadir juga Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang turut menjadi pemateri.

Kepada Hasto, Johnny memastikan NasDem akan tetap bersama Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga berakhir.

"Satu hal yang pasti dan jangan tidak perlu diragukan termasuk kepada Mas Hasto saya sampaikan, kontinuitas kabinet Pak Jokowi saat ini kita lanjutkan dan kita jaga bersama," ungkapnya.

Sebagai informasi, NasDem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) yang diusungnya di 2024 mendatang.

Kendati demikian, partai besutan Surya Paloh ini belum memenuhi persyaratan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen.

Saat ini, NasDem sedang melakukan penjajakan koalisi bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun, rencana kerja sama bakal Koalisi Perubahan ini belum juga mendeklarasikan setelah sempat tertunda pada tahun lalu.

NasDem pun telah menyerahkan kepada Anies untuk menentukan calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya.

Cawapres Anies Luar Koalisi

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali sarankan cawapres yang akan mendampingi Anies dari luar bakal koalisi Nasdem-Demokrat-PKS.

Walau demikian, kata Ali, NasDem tetap menghormati mekanisme yang berjalan di internal PKS dan Demokrat.

"Partai Nasdem juga memiliki pandangan bahwa sebaiknya kita ambil (cawapres) dari luar partai koalisi," kata Ali, Selasa (18/10/2022).

Ali menuturkan jika partai mendorong tokoh sendiri untuk menjadi cawapres yang mendampingi Anies Baswedan, langkah ini berisiko merugikan koalisi yang dibangun.

"Kalau kemudian, tiga partai, calon wapres satu. Umpamanya partai A, partai B bagaimana enggak dapat apa-apa kan?" ujarnya.

Menurutnya, NasDem tidak ingin hak politik mengusung capres maupun cawapres hanya terpaku pada kader internal masing-masing partai.

Ali mengatakan partai perlu melihat sosok lain di luar partai yang berpotensi diusung sebagai capres maupun cawapres.

"Artinya apa, kita ingin mengatakan tidak selamanya kader partai politik seperti dikatakan ketua-ketua umum partai yang berhak maju sebagai presiden itu harus dari politik kan," tuturnya.

"Padahal di sisi lain banyak ada profesi di masyarakat di luar partai politik yang tidak kalah hebat integritas diri mereka," sambung Ali.

Demokrat Ingin Anies-AHY

Sementara, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa kadernya menginginkan duet Anies dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Pilpres mendatang.

Menurut Herzaky, hal tersebut juga terpotret dalam hasil sejumlah lembaga survei yang menyebut duet Anies-AHY memiliki elektabilitas cukup unggul.

"Pasangan Anies-AHY ini selalu jadi yang tertinggi dan hampir selalu menang melawan pasangan manapun," kata Herzaky pada Kamis (22/12/2022).

Ia menyebut hal tersebut sesuai dengan keinginan para kadernya agar kedua figur tersebut duet pada Pilpres.

"Selaras pula dengan keinginan kader dan konstituen kami, nama Anies-AHY yang paling sering disebut-sebut," ujar Herzaky.

Terlebih, kata Herzaky, baik Anies maupun AHY sama-sama memiliki kriteria yang diikuti Koalisi Perubahan.

Baca juga: PDIP Minta Dua Menteri dari NasDem Mundur, Johnny G Plate: Banyak Politisi Merasa Jadi Presiden

"Memang, dari lima kriteria capres-cawapres yang kami susun, Mas Anies dan Mas AHY masuk dalam kriteria itu. Punya integritas, kapabilitas, elektabilitas tinggi, chemistry, dan sama-sama tokoh representasi perubahan dan perbaikan, bukan status quo," ucap dia.

Herzaky menuturkan hingga kini nama Andika Perkasa belum dibahas dalam Koalisi Perubahan.

"Sejauh ini, kami belum mendengar nama mantan panglima TNI dibahas di Koalisi Perubahan sebagai cawapres," ungkapnya.

Ia menegaskan saat ini pihaknya masih fokus membahas kriteria yang tepat bagi cawapres pendamping Anies.

"Mengenai kriteria ini, kami yakin mitra-mitra koalisi lainnya, sebagaimana halnya kami, akan mengedepankan prinsip realistis dan rasional," tutur Herzaky.

Kendati demikian, Herzaky menjelang pihaknya tak mempermasalahkan baik PKS maupun NasDem mengusulkan nama-nama tertentu untuk mendampingi Anies.

Sebab, kata dia, Koalisi Perubahan dibangun berdasarkan prinsip equal partnership, sejajar, setara satu sama lain.

"Tiap dari kami bebas bersuara. Bebas mengusulkan. Jadi, silahkan saja jika NasDem ataupun PKS mengusulkan nama-nama capres atau cawapres," jelas Herzaky.

Hanya saja, ia menuturkan pada akhirnya keputusan capres-cawapres di internal Partai Demokrat bakal ditentukan Majelis Tinggi Partai.

Herzaky menerangkan saat ini Partai Demokrat masih terus menyerap aspirasi dari kader, konstituen, mencermati berbagai masukan dan data, termasuk hasil dari berbagai lembaga survei, serta berkomunikasi dengan calon mitra Koalisi Perubahan.

"Setelah tuntas di Majelis Tinggi Partai Demokrat, barulah akan kami bawa ke Koalisi Perubahan. Di Koalisi Perubahan, capres dan cawapres dibahas dan ditentukan secara bersama-sama oleh kami bertiga, Demokrat, PKS, dan NasDem," imbuhnya.

Sementara, PKS sudah memberikan sinyal mendorong kadernya Ahmad Heryawan (Aher) sebagai cawapres.