Dede Yusuf Nilai Sistem Proporsional Tertutup Rugikan Artis yang Maju Jadi Caleg

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf berbicara mengenai wacana sistem proporsional tertutup yang berpotensi mengebiri hak seseorang untuk dipilih, termasuk para artis.

Sebab dengan sistem proporsional tertutup, masyarakat hanya memilih partai, tak diberi hak memilih langsung calon wakil rakyat.

"Sistem proporsional tertutup kembali ke nomor partai itu mengkebiri hak demokrasi orang dan orang-orang potensial seperti artis-artis ini yang berpontensi untuk mendapat suara," kata Dede Yusuf kepada Tribunnews.com, Selasa (3/1/2023).

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini tak menampik jika parpol merekrut artis lantaran memiliki popularitas.

Dengan hal tersebut, diharapkan pula semakin besar tingkat keterpilihannya.

Baca juga: Dede Yusuf: Apa Salahnya Artis Jadi Legislatif atau Eksekutif?

"Tidak akan orang yang memiliki kapabilitas dan integritas masuk kalau dia tidak terpilih. Jadi pasti partai akan mencari sosok yang kemungkinan besar terpilih," ujarnya.

Namun, Dede Yusuf menekankan yang terpenting adalah parpol menjalankan fungsi kaderisasi dengan baik.

Misalnya memberi pendidikan politik hingga pelatihan untuk meningkatkan kemampuan di bidang politik.

Baca juga: Profil Dede Yusuf, Saat Ini Jadi Satu-Satunya Caleg Artis dari Partai Demokrat

Karena tak dapat dibantah, seorang artis terjun ke politik sudah pasti memiliki popularitas, tapi belum tentu semua memiliki kapasitas.

"Paradigma ini harus disamakan dulu. Pejabat-pejabat lain saat ini masuk tiktok, masuk di instagram bermedia sosial agar menyamakan elektabilitasnya seperti popularitasnya si artis," ujarnya.

"Nah si artis punya popularitas tapi belum tentu punya kapasitas. Jadi aris tinggal melatih kapasitasnya sehinga dia equal (sama) dengan si pejabat," tandasnya.

Apa Itu Sistem Proporsional Tertutup?

Pada Pemilu sebelumnya KPU menerapkan sistem proporsional terbuka.

Sistem proporsional adalah sistem di mana satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil.