Jumat, 3 Oktober 2025

Masalah Impor Beras Disebut sebagai Fenomena Puncak Gunung Es

Keputusan pemerintah untuk impor beras sebanyak 500 ribu ton di penghujung 2022 dan awal 2023 telah menimbulkan pro kontra

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Wahyu Aji
dok.
Ilustrasi impor beras. 

Sementara korporasi besar, kata Syaiful, didukung modal kerja tak terbatas dan teknologi moderen sehingga mampu menghasilkan beras berkualitas yang baik. Bahkan, mereka menjual beras dengan paket minyak goreng untuk menguasai pasar beras nasional. 

"Jika kondisi ini dibiarkan, ibaratnya pemerintah sama saja membuka kotak pandora masuknya konglomerasi beras di sektor pangan, yang sejak masa pemerintahan Suharto ruang tersebut dengan tegas tidak boleh dimasuki oleh korporasi besar," ucap Syaiful.

Oleh karena itu, menurut Syaiful, untuk menuju swasembada beras nasional, pemerintah seharusnya mendorong modernisasi industri penggilingan padi rakyat agar mereka bisa menghasilkan rendemen yang bagus dan beras berkualitas baik.

Baca juga: Kementan Pastikan Stok Beras Aman Menjelang Natal Dan Tahun Baru

"Kalau industri penggilingan padi rakyat bisa meningkatkan rendemen 3 sampai 5 persen saja, otomatis harga pokok produksi beras juga semakin murah dan efisien, sehingga bisa bersaing di pasar dalam negeri dan internasional. Bahkan CBP tidak perlu lagi dipenuhi dari impor, dengan produksi beras dalam negeri sudah lebih dari cukup," tandasnya.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved