Komisi X DPR Ingin Kemenparekraf Punya Otoritas Penuh dalam Tata Kelola Pariwisata
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemanparekraf) pun diminta menjadi leading sector pengelolaan pariwisata di tanah air.
“Kami juga berharap revisi UU 10/2009 akan mengatur bagaimana strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan, integrasi cagar budaya, hingga kejelasan pengaturan izin usaha pariwisata,” katanya.
Legislator asal Jawa Barat ini menegaskan perbaikan tata Kelola kepariwisataan di Indonesia harus menjadi priroitas bersama.
Apalagi saat ini sektor pariwisata merupakan dua besar penyumbang devisa negara.
“Pengelolaan Kepariwisataan kita kedepan harus lebih serius. Indonesia punya potensi besar pariwisata baik dari sisi alam maupun budaya. Apalagi kita mempunyai harapan jika sektor pariwisata di masa depan menjadi penopang utama pendapatan negara,” pungkasnya.