Pemilu 2024
VIDEO Bermunculan Baliho Prabowo-Jokowi, Bentuk Manuver Politik Ilegal untuk Jegal Gerindra di 2024?
Pesan politik yang ingin dinarasikan tergambar sebuah upaya frustasi yang dilakukan tangan politik tak terlihat untuk untuk menggembosi Prabowo
Dasco menambahkan dirinya telah menginstruksikan kepada seluruh kader untuk mencopot baliho itu dan melaporkan kepada aparat penegak hukum.
"Daerah-daerah. yang sudah dipasang baliho, kami minta kepada para kader untuk menurunkan."
"Lalu kemudian sudah minta kepada daerah-daerah yang secara masif dipasang untuk melakukan koordinasi atau melaporkan ke Polda masing-masing," ujarnya.
Kemarin untuk pertama kalinya Sufmi Dasco mengatakan pihaknya telah mengantongi identitas pihak yang dianggap sebagai penjegal Prabowo dan telah membuat laporan kepada pihak berwajib.
Upaya penjegalan itu, kata dia, dilakukan lewat baliho Prabowo Subianto namun dengan maksud untuk menurunkan elektabilitas dan popularitas ketua umum Partai Gerindra tersebut.
"Pak Prabowo juga mau dijegal. Itu sekarang baliho di seluruh daerah masif, tapi balihonya membuat rating pak Prabowo turun kok itu. Banyak," ucap Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).
Reaksi PKS
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera merespons isu penjegalan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024.
Mardani mengaku heran terkait isu jegal Menteri Pertahanan Republik Indonesia tersebut.
Dia bertanya siapa yang mau menjegal Prabowo Subianto sebagai capres?
"Parbowo dijegal? Baru dengar saya. Masa jenderal dijegal sih," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Mardani berharap pilpres 2024 akan diikuti minimal tiga paslon untuk mengindari penjegalan.
"Minimal tiga (paslon) lah. Jadi enggak usah jegal-jegal," ujarnya.
Lebih lanjut, Mardani mengaku tak mempersoalkan jika pilpres 2024 diikuti empat paslon.
Ia mencontohkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusung satu paslon.
Kemudian, koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung satu paslon juga.
Lalu, PKS, Partai NasDem, dan Partai Demokrat mengusung paslon juga. Lalu, PDIP juga mengusung paslon sendiri karena memenuhi persyaratan presidential threshold 20 persen.(*)
