Pemilu 2024
KPU Diminta Waspadai Potensi Politik Identitas yang Ancam NKRI di Pemilu 2024
KPU RI sejak dini mengantisipasi calon presiden (Capres) agar tidak lagi ada yang memanfaatkan untuk memecah belah bangsa di Pemilu 2024.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ormas nasionalis Kombatan (Komunitas Banteng Asli Nusantara) minta KPU RI sejak dini mengantisipasi calon presiden (Capres) agar tidak lagi ada yang memanfaatkan untuk memecah belah bangsa di Pemilu 2024.
Apalagi, kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Kombatan Budi Mulyawan, capres yang menggunakan permainan politik identitas.
"KPU harus konsisten, jangan sampai abai kerawanan pesta demokrasi Pilpres dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin membuat chaos atau merongrong keutuhan NKRI," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Kombatan, Budi Mulyawan saat acara pra Rakornas Kombatan ke 2 di Helproland Cafe, Majalengka, Selasa (13/9/2022).
Menurut Budi Mulyawan, pengalaman buruk rakyat terbelah sejak Pilpres 2019, jangan sampai terulang.
"Jika politik identitas dimainkan lagi, resiko rawan chaos masyarakat akar rumput tidak hanya di Jakarta, tapi bisa merata di daerah-daerah," kata Budi Mulyawan yang akrab disapa Cepi.
Untuk itu, DPN Kombatan minta KPU mencegah sejak dini, karena mencermati saat ini potensi ancaman gaduh politik Pilpres mendatang jauh lebih berat dan beragam dibanding Pilpres 2019.
Budi menambahkan, potensi kerawanan gaduh tidak hanya antar pendukung Paslon.
Tapi, paling membahayakan justru kekuatan politik non parpol dan anasir-anasirnya yang kecewa.
"Lebih membahayakan lagi kekuatan besar pengeruk aset Indonesia yang di stop Jokowi, baik asing juga dalam negeri," kata pimpinan Ormas yang Ketua Dewan Pembinanya, Sidarto Danusubroto, Mantan Ajudan Proklamator Bung Karno, yg juga Mantan Ketua MPR RI, kini Wantimpres dua periode.
Lebih lanjut, Kombatan mendesak KPU agar mengeluarkan peraturan keras larangan selama Pilpres atau Pemilu 2024, menggunakan politik identitas.
"Mengingat, bahaya politik identitas mengancam negara, maka sanksinya tidak bisa cuma teguran. KPU harus keluarkan peraturan sanksi diskualifikasi," ujarnya.
Kombatan, kata Cepi, akan gencar sadarkan rakyat jangan mau dipecah belah politik identitas. Karena bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa.
"Kombatan akan hadirkan puluhan ribu masa di acara Ulang Tahun ke 5 Kombatan di Cirebon, untuk ingatkan kembali pentingnya pegang teguh Pancasila demi menangkis politik identitas yang mengancam keutuhan NKRI," ucap Cepi.
Baca juga: Ormas Kombatan Ajak Rakyat Tolak 2 Pasangan Calon Presiden di Pilpres 2024
Cepi mengatakan, pihaknya akan gencar sadarkan rakyat jangan mau dipecah belah politik identitas. Karena bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa.
"Kombatan akan hadirkan puluhan ribu masa di acara Ulang Tahun ke 5 Kombatan di Cirebon, untuk ingatkan kembali pentingnya pegang teguh Pancasila demi menangkis politik identitas yang mengancam keutuhan NKRI," kata Cepi.
