Sambutan Hangat China Saat Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Beijing

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana tiba di Beijing, China pada Senin, (25/7/2022).

China menyambut hangat kunjungan Presiden Jokowi ke Beijing.

Media Global Times yang dikontrol Beijing mengungkapkan hal itu, Selasa (26/7/2022).

Kunjungan itu spesial karena Jokowi menjadi pemimpin negara pertama yang mendatangi Presiden Xi Jinping seusai Olimpiade Musim Dingin Februari 2022.

Kehadiran Jokowi di Beijing juga dianggap penanda tidak hanya ingin meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan dan infrastruktur, tetapi juga membangun komunitas masa depan Bersama.

Pengamat politik China mengatakan Beijing selalu menghargai tekad Indonesia untuk melawan hegemoni dan tetap berpegang pada pendekatan non-blok.

Mereka percaya sikap dan upaya Indonesia yang berdedikasi mempromosikan pembangunan global yang adil tidak hanya akan memenangkan dukungan China dalam KTT G20 mendatang.

Hal ini juga akan membantu Indonesia, serta seluruh ASEAN, untuk memilih apa yang terbaik bagi mereka, kecuali AS, membuat hiruk-pikuk dari apa yang disebut ancaman China.

Dubes China di Jakarta, Lu Kang, memposting keberangkatan Presien Jokowi ke Beijing di Twitter pada Senin sore.

Atas undangan Presiden Xi Jinping, Widodo dijadwalkan untuk mengunjungi China dari Senin hingga Selasa.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying dan Zhao Lijian mengumumkan pada Kamis lalu.

Selama kunjungan Widodo, Xi Jinping akan mengadakan pembicaraan dengan tamunya, dan Perdana Menteri China Li Keqiang juga akan bertemu Presiden Indonesia.

Zhao Lijian menambahkan, China akan melakukan yang terbaik untuk menjamin kunjungan yang aman dan sukses melalui upaya pencegahan virus yang efektif.

China adalah leg pertama dari tur tiga negara Jokowi di Asia. Setelah Beijing, Presiden Indonesia juga akan mengunjungi Jepang dan Korea Selatan.

Menjadi kepala negara asing pertama yang mengunjungi China sejak Olimpiade Musim Dingin Beijing, kunjungan Jokowi dipandang para ahli sebagai simbol pentingnya hubungan bilateral Beijing dan anggota ASEAN.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan fokus kunjungan Presiden RI ke China, Jepang, dan Korea Selatan adalah memperkuat kerja sama ekonomi.

Xu Liping, seorang peneliti studi Asia Tenggara di Akademi Ilmu Sosial China di Beijing, mengatakan kepada Global Times, selama masa jabatannya, Jokowi berusaha menarik investasi asing dan memperluas perdagangan.

Juga selama masa jabatannya, volume perdagangan antara China dan Indonesia berlipat ganda, yang merupakan pencapaian luar biasa.

Statistik menunjukkan volume perdagangan bilateral antara Indonesia dan China mencapai lebih dari $ 120 miliar pada tahun 2021.

Angka ini meningkat 58,6 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, meskipun serangan COVID-19, dan tingkat peningkatannya melebihi anggota ASEAN lainnya.

Saat bertemu Penasihat Negara China dan Menteri Luar Negeri Wang Yi di Jakarta pada 11 Juli, baik Widodo dan Wang sepakat untuk mempercepat kerja sama pada proyek-proyek penting.

Antara lain Kereta Cepat Jakarta-Bandung, koridor ekonomi komprehensif regional dan beberapa kawasan industri.

Indonesia telah memperoleh prestasi besar di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan yang diusulkan China, dan di negara inilah Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 diusulkan.

Dia mencatat China mungkin berusaha untuk memperbarui memorandum untuk mendorong inisiatif dan pembangunan Poros Maritim Global Indonesia selama kunjungan Jokowi.

Menurut para pengamat, kerja sama antara China dan Indonesia lebih dari sekadar perdagangan dan proyek-proyek tertentu, tetapi juga beragam dan luas.

Xu mengatakan China telah membuat contoh sempurna untuk membangun "komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia" dengan Laos dan Kamboja.

Jika para pemimpin negara China dan Indonesia dapat mencapai konsensus dengan tujuan yang sama, itu akan menjadi terobosan besar. .

Para ahli juga memuji Indonesia sebagai mitra yang berdiri bersama China dalam menegakkan multilateralisme dan mempromosikan pembangunan global yang adil.

KTT Kepala Negara dan Pemerintahan G20 ke-17 akan berlangsung pada Oktober 2022 di Bali, Indonesia.

Di bawah kepresidenan Indonesia, G20 akan fokus pada tema "Pulihkan Bersama, Pulihkan Lebih Kuat."

Xu mengatakan karena pertemuan G20 tahun ini berfokus pada pemulihan ekonomi, Indonesia juga telah mengundang banyak negara berkembang untuk berpartisipasi.

"Oleh karena itu perlu dukungan dan koordinasi dari China, dan akan mengandalkan China untuk memberikan suara yang mewakili negara-negara berkembang tersebut, dan untuk mendorong pertumbuhan yang adil," kata Xu.

Pakar tersebut juga mencatat Indonesia berharap agar KTT tidak dibayangi oleh krisis Rusia-Ukraina, karena barat terus menghipnotis dan menjelekkan Rusia.

Pada Maret, Presiden AS Joe Biden bahkan menyerukan penghapusan Rusia dari forum G20.

Dalam wawancara baru-baru ini dengan China Central Television pada hari Jumat, Lu Kang mengatakan Indonesia telah bersikeras semua anggota G20 harus berpartisipasi secara setara.

Indonesia menginginkan tidak ada negara yang memiliki kekuatan untuk memutuskan negara mana yang dapat berpartisipasi dalam G20.

China sangat mendukung Indonesia dalam hal ini. Xu mencatat Indonesia, sebagai negara berkembang dan kekuatan regional, memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan urusan regional.

Kegaduhan AS

Sementara Presiden Indonesia memulai tur China-nya, AS terus mengoceh tentang hiruk-pikuk "ancaman China" di Indonesia.

Jenderal Mark Milley, Kepala Staf Gabungan AS saat di Jakarta, Minggu (24/7/2022) mengatakan militer China di udara dan di laut, telah menjadi jauh lebih agresif dan terasa lebih agresif di wilayah khusus ini.

Sebagai tanggapan, Zhao Lijian mengatakan total pengeluaran militer AS menempati urutan pertama di dunia.

Selain itu, baru-baru ini telah mengajukan usulan permintaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 sekitar $813 miliar untuk pertahanan.

AS menjalankan lebih dari 800 pangkalan militer di luar negeri.

"Siapa yang mengirim kapal dan pesawat militer ke luar negeri untuk melenturkan ototnya? Siapa yang menantang perdamaian, keamanan, dan stabilitas regional? Siapa yang lebih agresif? Fakta berbicara sendiri," kata Zhao.

Pada Selasa ini, AS menjadi tuan rumah pertemuan virtual para pejabat yang mewakili 14 negara yang telah bergabung dengan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik.

Washington berupaya memperluas keterlibatannya dengan Asia.

Pertemuan tingkat menteri akan diselenggarakan Perwakilan Dagang AS Katherine Tai dan Menteri Perdagangan Gina Raimondo.

Niat AS untuk mengikat Indonesia ke pihaknya terbukti, mengingat seringnya kunjungan pejabat AS ke negara Asia Tenggara.

Baik oleh Wakil Presiden AS, menteri luar negeri, menteri pertahanan atau kunjungan para jenderal AS.

Meskipun AS terus bergerak untuk merayu Indonesia, negara ini tidak terpengaruh.

Sebaliknya, negara itu bersikeras pada kebijakan nasionalnya untuk menjadi negara yang merdeka dan tidak memihak antara Cina dan AS agar tetap netral.

Indonesia, sebagai salah satu pendukung dan penggagas gerakan nonblok, dapat dilihat sebagai pelopor anti-imperialisme.

Sebagai salah satu penyelenggara Konferensi Bandung 1955, di mana negara-negara nonblok dan baru merdeka berkumpul untuk menyepakati seperangkat prinsip inti dalam hubungan internasional, Indonesia berbicara menentang hegemoni dan menyatakan ambisi dan tekadnya untuk mendukung keadilan di dunia.

"Tidak peduli bagaimana AS menabur perselisihan dan menciptakan perbedaan antara Indonesia dan Cina, Washington tidak akan mendapatkan apa-apa darinya," tandas Zhao.(Tribunnews.com/GlobalTimes/xna)