Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi di BRIN, Komisi VII Desak Minta Pemerintah Evaluasi
Mulyanto, menyoroti soal adanya laporan maladministrasi dalam proses peralihan pegawai dan aset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Penulis:
Reza Deni
Editor:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
Andri/Man (dpr.go.id)
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi di BRIN, Komisi VII Desak Minta Pemerintah Evaluasi
Sebab dalam peralihan aset ini berdasarkan temuan Ombudsman RI, BRIN dinyatakan langsung meminta aset atau fasilitas yang dimaksud dari kementerian atau lembaga yang bersangkutan tanpa melalui Kemenkeu.
"Jadi bukan kemudian BRIN yang secara langsung dan sendiri yang berurusan dengan kementerian atau lembaga yang menjadi asal daripada aset-aset itu berada," tutur Robert.
Terakhir, terhadap tindakan korektif yang harus dilakukan tersebut di atas, Kepala BRIN diminta untuk membuat produk kebijakan dan peraturan dalam pelaksanaannya.
Hal itu berupa kerangka kerja yang sistematis agar proses peralihan pegawai, proses peralihan aset dan hak-hak kesejahteraan dari para pegawai bisa terpenuhi.
"Karena hingga hari ini itu belum ada," tukas Robert.
