6.000 Buruh Bakal Gelar Aksi di Depan Gedung Parlemen MPR/DPR, Rabu 15 Juni Besok
Polda Metro Jaya sudah menerima surat pemberitahuan terkait akan digelarnya aksi unjuk rasa oleh sejumlah elemen buruh di depan Gedung MPR/DPR.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda Metro Jaya sudah menerima surat pemberitahuan terkait akan digelarnya aksi unjuk rasa oleh sejumlah elemen buruh di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2022).
"Iya kita sudah terima pembertahuannya," kata Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hirbakh saat dihubungi, Selasa (14/6/2022).
Hirbakh menjelaskan dari pemberitahuan yang ada, setidaknya akan ada 6.000 buruh yang turun ke jalanan untuk menggelar aksi demonstrasi.
"Pemberitahuan mereka ada 6.000 massa, dari elemen buruh saja," ungkapnya.
Sebelumnya, Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam Partai Buruh bakal menggelar demonstrasi di seluruh Indonesia pada Rabu (15/6/2022).
"Serempak pada tanggal 15 Juni 2022 puluhan ribu buruh akan beraksi," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring (dalam jaringan), Senin (13/6/2022).
Said mengatakan, aksi serentak ini dilakukan di beberapa kota-kota industri di seluruh Indonesia.
Beberapa kota industri tersebut, yakni Makassar, Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Batam, Semarang, Surabaya, Ternate, Ambon, dan kota industri lainnya.
Adapun beberapa tuntutan buruh, di antaranya:
1. Tolak revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP);
2. Tolak omnibus law UU Cipta Kerja;
3. Tolak masa kampanye pemilu hanya 75 hari, tapi harus 9 bulan sesuai Undang-Undang;
4. Sahkan RUU Pekeja Rumah Tangga (PPRT); dan
5. Tolak liberalisasi pertanian melalui World Trade Organization (WTO).
Diberitakan sebelumnya, Partai Buruh memastikan rencana aksi menolak disahkannya Revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) diundur hingga Rabu 15 Juni 2022 mendatang.
Penundaan itu dikonfirmasi langsung oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal, yang menyatakan, akan ada 10 ribu buruh yang akan hadir dalam aksi tersebut.
"Tanggal aksi diundur. Bisa dipastikan tanggal 15 juni Partai Buruh dan elemen serikat buruh, serikat petani mengorganisir demonstrasi besar-besaran yang melibatkan puluhan ribu buruh di depan Gedung DPR RI," kata Iqbal kepada Tribunnews.com, Selasa (7/6/2022).
Iqbal memastikan, untuk puluhan ribu elemen buruh yang ada di Jabodetabek pada tanggal 15 Juni akan menggeruduk Gedung DPR RI.
Namun di waktu yang sama, aksi serupa juga akan dilakukan di beberapa wilayah lainnya, termasuk Bandung, Surabaya, Makassar, hingga Ambon.
"Secara bersama aksi yang teroganisir di 34 provinsi yang sudah ada keberadaan partai Buruh bersama serikat-serikat buruh di 34 provinsi," ucap Iqbal.
Adapun untuk di Bandung, setidaknya ada 5 ribu buruh yang akan menggelar aksi tepatnya di depan Gedung Sate.
Jumlah buruh yang sama juga akan menghadiri aksi di Surabaya, selanjutnya akan ada ribuan buruh juga yang aksi di Serang, Banten.
Baca juga: Soal Besaran Iuran BPJS Kesehatan yang Diubah, DPR dan Buruh Belum Diajak Bicara
Selanjutnya, di Batam ada sekitar 3 ribu buruh akan melakukan aksi, sedangkan di Makassar ada ratusan sampai ribuan buruh akan melakukan aksi.
"Di Banjarmasin, Ternate, Ambon dan kota-kota industri lainnya di semarang ribuan buruh akan aksi," ucap Iqbal.
Kendati demikian, Iqbal tidak menjelaskan secara rinci alasan pihaknya menunda gelaran aksi serempak untuk menolak revisi UU PPP dan menolak disahkannya UU Omnibus-Law Cipta Kerja itu.