Suharso Soal Isu Reshuffle Kabinet: Lebih Bagus Enggak Tahu dan Itu Bukan Wilayah Saya

Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengaku tidak tahu menahu perihal isu akan adanya perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

“Saya enggak tahu, saya tidak pernah mendengar,” kata Suharso kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2022).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas ini menambahkan, dirinya pun tidak mengetahui apakah PPP bakal ditambah jatahnya di kursi pemerintahan.

“Sampai hari ini saya kira itu wilayahnya presiden, nanti tanya ke presiden,” kata dia.

Menurut dia, reshuffle kabinet merupakan hak perogeratif presiden. Dia pun enggan ikut campur terkait perombakan kabinet kerja itu.

Baca juga: Eddy Soeparno: PAN Pendukung Pemerintah Jokowi, Tapi Soal Reshuffle Itu Hak Prerogatif Presiden

“Belum dan saya kira saya enggak tahu. Lebih bagus saya enggak tahu dan itu bukan wilayah saya,” ucapnya.

Beberapa waktu lalu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengaku belum mengetahui kapan reshuffle akan dilakukan.

Namun, bila jadwalnya sudah pasti, ia akan membocorkannya sedikit-sedikit.

Isu reshuffle awalnya mencuat saat presiden mengungkapkan kekecewaannya pada sejumlah menteri dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia pada Jumat (25/3/2022).

Presiden menyinggung sejumlah kementerian yang kurang menyerap produk-produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.

Presiden mengancam akan mereshuffle menteri bila ke depannya masih banyak melakukan impor untuk pengadaan barang dan jasa di kementeriannya.

"Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Resuffle," kata Presiden saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, (25/3/2022).

Baca juga: Terkait Isu Reshuffle, Luhut Binsar Pandjaitan: Tanya Saja Istana, Saya Enggak Urus Gituan

Presiden meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi pengadaan barang dan jasa, dan melaporkan secara harian kepadanya.

Menurut Presiden akan ada konsekuensi termasuk bagi Pemda apabila banyak melakukan impor.