Koalisi Indonesia Bersatu Bisa Ganggu Pemerintahan Jokowi? Berikut Penjelasan Golkar dan Reaksi PDIP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengingatkan munculnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan untuk memajukan bangsa, terlebih memasukkan agenda politik 2024.

Untuk itu, dia mengingatkan agar kepentingan rakyat sebagaimana mestinya harus didahulukan.

"Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca pandemi. Ini yang kita dorong," kata Hasto saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Hasto kemudian mengingatkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin berdiri atas kerja sama antarpartai politik.

Menurut dia, kerja sama itu terbentuk mengingat mandat rakyat begitu besar kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Poros Koalisi Pilpres 2024 Mulai Bermunculan, Pengamat Nilai Capres PKB Layak Maju

Untuk itu, PDI-P disebut memiliki tanggung jawab terus mengingatkan besarnya mandat rakyat terhadap pemerintahan saat ini.

"Kami tidak ikut dansa-dansa politik. Yang kami lakukan adalah bagaimana mewujudkan kepercayaan rakyat itu dengan menggalang kerja sama yang lebih besar," kata Hasto.

Soal Pertemuan Megawati-Prabowo

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah bahwa pertemuan PDIP dengan sejumlah elit partai politik belakangan ini, disebut sebagai koalisi. 

Menurut Hasto, pertemuan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan ketum parpol lain, seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, hanya sekadar silaturahmi di momen Lebaran. 

"Kalau pertemuan antara ketua parpol itu pertemuan silaturahim, itu belum koalisi," kata Hasto usai mengikuti Senam Sicita di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2022). 

Baca juga: Soal Koalisi Besutan Golkar-PAN-PPP, PDIP: Jangan Bawa Kontestasi Terlalu Awal, Membuang Energi

Baca juga: Sekjen PDIP: Menghadapi Pemilu 2024, Diperlukan Kesiapan Mental dan Taat Aturan Main

Hasto pun menjelaskan, bahwa koalisi itu dalam perspektif politik ditandai dengan komitmen bersama.

Dimulai, dari tahapan kerjasama berdasarkan pada platform politik, agenda-agenda pemerintahan, program-program untuk menjawab persoalan bangsa dan negara.

"Serta keterpaduan untuk menyatukan semua elemen kekuatan parpol dalam menghadapi Pemilu khususnya Pilpres," ucapnya.

Hasto juga merespons soal pertemuan antara Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum PPP Suharso Monoarfa.

Baca juga: Soal Koalisi di Pilpres, PDIP Tunggu Perintah Ketua Umum Megawati

Kata Hasto, pertemuan yang melahirkan Koalisi Indonesia Bersatu itu hanya sebatas bagian dari demokrasi berpolitik.

"Pertemuan-pertemuan antara ketua parpol seperti yang dilakukan Pak Airlangga, Pak Zulhas, Pak Suharso Monoarfa itu bagian dari tradisi demokrasi kita," jelas Hasto.

Golkar: untuk Cegah Polarisasi di Pilpres

Sekjen Partai Golkar Lodewijk F. Paulus merespons kritikan yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengenai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar bersama PAN dan PPP.

Sebelumnya, Hasto mengingatkan agar tak membawa kontestasi 2024 terlalu awal.

Pasalnya, saat ini yang dibutuhkan adalah kepentingan rakyat yang utama.

Lodewijk menyebut, koalisi dibentuk lebih awal untuk mencegah polarisasi seperti yang terjadi di Pemilihan Presiden 2019 lalu, karena hanya ada dua pasang calon yang berkontestasi.

"Justru terlalu dini itulah yang sudah disampaikan bagaimana kita membangun demokrasi hasil evaluasi tahun 2019 lalu," kata Lodewijk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Baca juga: Soal Pertemuan Megawati-Prabowo, Sekjen PDIP: Belum Koalisi

Wakil Ketua DPR RI ini menjelaskan hasil evaluasi Pilpres 2019 lalu menimbulkan pembelahan di masyarakat.

Hal itulah yang menjadi komitmen KIB untuk mencegah hal serupa terulang, dengan menghadirkan pasangan capres-cawapres lebih dari dua.

"Di sini kita memberikan ruang untuk terbentuknya tiga koalisi gitu loh. Jadi bukan hanya dua seperti kemarin, sejak awal kita memberikan ruang," ucapnya.

Pengamat: Bisa Menakar Kekuatan PDIP

Munculnya Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk oleh Partai Golkar, PAN, dan PPP, disorot sejumlah tokoh dan pengamat. 

Salah satu diantaranya, Pengamat Politik UNS Agus Riwanto.

Ia menilai pembentukan Koalisi baru tersebut tidak mempengaruhi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru malah bisa menakar kekuatan posisi PDIP. 

Sebab, menurutnya ketika koalisi itu dibentuk bisa menjadi umpan atau untuk melakukan test case bagi publik.

Baca juga: Airlangga Hartarto Tegaskan Tidak Ada Perselisihan di Internal Golkar

Baca juga: Perkuat Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar DKI Jakarta Segera Lakukan Konsolidasi Internal

Sehingga PDIP bisa menakar dan mengetahui seperti apa calon yang mereka usung dan bagaiamana respon publik terhadap koalisi ketiga partai

Lantas hal tersebut bisa menjadi peluru bagi PDIP untuk menentukan kandidatnya di injury time atau waktu yang mendekati Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

"Ya PDI-P sebagai partai pemenang biasanya akan menunggu diujung. Jadi kalau Golkar, PAN, dan PPP itu berkoalisi dan ingin menemukan calon yang akan disampaikan ke publik itu baik-baik saja," 

"Tapi itu tidak mempunyai pengaruh besar di pemerintahan Jokowi, justru bisa jadi memang sengaja dibiarkan untuk melakukan test case, bagaimana sih respon publik terhadap tiga partai ini kalau berkoalisi dan calon yang mereka sediakan seperti apa,"

"Justru mereka tunggu ya, jangan-jangan ini bagian dari sandiwara kelompok koalisi PDIP sendiri untuk membaca sejauh mana kekuatan mereka," jelas Agus dalam Program Panggung Demokrasi yang ditayangkan di kanal YouTube Tribunnews.com, Rabu (18/5/2022).

Lebih lanjut Agus menilai, ada skenario besar dibalik pembentukan koalisi tersebut, yakni untuk menjatuhkan lawan dan menguatkan posisi PDIP. 

"Menurut saya, ketiga partai yang berkoalisi itu sudah nyaman di pemerintahan Jokowi, mereka mendapatkan semua, akses ekonomi, akses politik dan akses kuasa,"

"Kalau sekarang tiba-tiba ingin berkoalisi melahirkan calon baru menurut saya patut dipertanyakan ya, kenapa muncul sekarang? jangan-jangan itu bagian dari skenario besar juga untuk menjatuhkan lawan dan menguatkan posisi PDIP dan calon yang akan diusung PDIP," jelasnya.