Mahfud MD Bantah Hoaks yang Menudingnya Sebut Pemerintahan Jokowi Gagal dan Lemah
Mahfud MD meluruskan hoaks yang menudingnya mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo gagal dan lemah.
lihat foto
Bahkan, kata dia, secara resmi memperkenalkan istilah mafia hukum sebagai pengganti istilah mafia peradilan.
Namun demikian, lanjut dia, masih banyak pejabat dan politisinya yang korupsi besar-besaran.
Presiden Megawati, kata Mahfud, dulu pernah mengeluh bahwa ia mewarisi birokrasi Tong Sampah sehingga sulit memberantas korupsi meski keputusan politiknya sudah tegas.
Presiden Gus Dur, kata Mahfud, pada masanya galak terhadap koruptor dan mencoba menangkapi koruptor tapi malah jatuh.
Ia mengatakan begitu pula dengan Presiden BJ Habibie Habibie.
"Jadi problem korupsi dan polarisasi ideologi itu sudah terwariskan dari waktu ke waktu, sehingga membuat pembelahan yang membahayakan. Dari mana logikanya kok menuding saya bilang bahwa pemerintah sekarang gagal dan menyerah?" kata Mahfud.
Baca juga: Mahfud MD Sebut Tantangan Pemilu 2024 Mencari Pemimpin Baru yang Kuat dalam Pemberantasan Korupsi
Sebaliknya, kata dia, jika melihat hasil lembaga-lembaga survei yang kredibel di antaranya Litbang Kompas, SMRC, Indikator Politik Indonesia, dan Charta Politika yang justru melaporkan pada awal tahun ini bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintahan Jokowi justru tinggi.
Survei Litbang Kompas yang dirilis awal Maret 2022, kata Mahfud, menyatakan kepuasan publik adalah yang tertinggi selama 7 tahun pemerintahan Jokowi dan mencapai skor lebih dari 73 persen.
Sedangkan penegakan hukum saat survei itu, kata dia, sudah 65 persen.
Padahal, lanjut dia, pada akhir 2019 hanya 49,1 persen.
Selain itu, kata dia, berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia terbaru menyatakan kepercayaan publik dan indeks penegakan hukum masih cukup tinggi meski sempat turun ketika muncul polemik penundaan pemilu.
Dari sisi penegakan hukum dalam survei tersebut, kata dia, tetap baik.
Justru, lanjut Mahfud, Kejagung yang tadinya ada di peringkat 8 naik ke peringkat 4 dalam hal kepercayaan publik.
"Para pembuat hoaks pemakan bangkai tentu bilang itu survai abal-abal dan pesanan. Kemudian meminjam nama saya untuk menghantam Presiden Jokowi. Padahal saya bilang tahun 2024 harus dipilih Presiden baru, karena tahun itu akan ada Pemilu dan Pak Jokowi sudah tidak bisa dipilih lagi. Di bagian mana saya bilang Presiden Jokowi gagal dan lemah?" kata Mahfud.
Mahfud mengatakan pernyataannya tentang keharusan memilih Presiden yang kuat terkait dengan fakta bahwa dalam sejarah semua Presiden tidak bisa menyelesaikan polarisasi politik identitas dan lemahnya hukum di depan merajalelanya korupsi.
