Mahfud MD Bantah Hoaks yang Menudingnya Sebut Pemerintahan Jokowi Gagal dan Lemah
Mahfud MD meluruskan hoaks yang menudingnya mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo gagal dan lemah.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meluruskan hoaks yang menudingnya mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo gagal dan lemah.
Mahfud mengatakan ada pembuat hoaks yang telah menulis dan menyebarkan bermacam-macam hoaks terkait pernyataannya tentang perlunya memilih pemimpin yang kuat dan bisa menyatukan dalam Pemilu 2024.
Mahfud menuding para penyebar hoaks tersebut sengaja menulis sesuatu yang tidak pernah dikatakannya di sebuah kanal berita.
Baca juga: Puan Pastikan PDIP Usung Capres Sendiri, Megawati yang Pilih Langsung
Baca juga: Mahfud MD Sebut Tak Mudah bagi Pemerintah Perbaiki Kinerja Penegakan Hukum
Baca juga: Heran Banyak Cibiran, Mahfud MD Sebut KPK Era Firli Bahuri Tak Lebih Jelek dari Pimpinan Sebelumnya
Bahkan Mahfud menyebut para penyebar hoaks tersebut sebagai pemakan bangkai menurut istilah agama.
Ia menjabarkan hoaks yang dimaksudnya antara lain Menko Polhukam Akui Pemerintah Gagal, Mahfud MD Bilang Jokowi Lemah, Menko Polhukam Menyerah soal Korupsi, Menko Polhukam Nyatakan Jokowi Harus Diganti, Menko Polhukam Serang Istana, dan lainnya.
"Padahal itu semua tak ada dalam omongan saya baik secara eksplisit maupun implisit," tegas Mahfud di akun Instagram resminya, @mohmahfudmd, pada Kamis (28/4/2022).
Ia pun meluruskan apa yang sebenarnya disampaikannya terkait hal tersebut.
Baca juga: Drama Begal THR Rp 4,4 Juta Petugas PPSU Ternyata Palsu, Ray Takut Dimarahi Istri Karena Main Judi
Baca juga: Satu Keluarga Mudik Naik Sampan dari Bali ke Banyuwangi, Sang Ayah Hilang Terpental ke Laut
Mahfud mengatakan pada tahun 2024 kita harus memilih pemimpin baru karena sudah dipastikan Pemilu tidak ditunda, Presiden Jokowi habis masa jabatannya, dan tidak ada perpanjangan masa jabatan.
Untuk itu, kata Mahfud, kita harus mencari pemimpin yang kuat, bukan karena pemerintahan Presiden Jokowi lemah atau gagal, tetapi karena memang ada agenda konstitusional yakni Pemilu untuk memilih Presiden, dan Jokowi tidak ikut kontes lagi.
Dua masalah yang kita hadapi ke depan, lanjut dia, adalah polarisasi (sub) ideologi dan merajalelanya korupsi dan lemahnya penegakan hukum.
Ia juga mengingatkan dua masalah tersebut sudah terwariskan dari Presiden ke Presiden.
Sehingga, lanjut dia, tak bisa dikatakan hanya terjadi sekarang, untuk kemudian menuding bahwa Pemerintah sekarang gagal.
"Itu ngaco. Kalau itu dalilnya, logikanya maka semua Presiden gagal karena tak pernah ada yang bisa mengatasi dua hal itu," kata Mahfud.
Baca juga: Menko PMK: Mudik Sukses Bakal Timbulkan Rasa Percaya Diri Menuju Endemi
Ia mengatakan tak ada yang bisa membantah bahwa korupsi dan penegakan hukum selalu menjadi problem semua Presiden.
Presiden SBY, lanjut dia, dulu bertekad memimpin sendiri perang melawan korupsi.
