Reshuffle Kabinet
Jejak Marah Jokowi dan Perombakan Kabinet, akankah Ada Menteri yang Dicopot Lagi?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memperlihatkan kemarahannya atas kinerja para menterinya di ruang publik.
lihat foto
Jokowi marah terkait banyaknya barang impor dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan kementerian, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Di depan para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pejabat BUMN, dan pejabat lainnya Jokowi mengatakan barang-barang impor tersebut sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri. Namun, tetap saja diimpor.
"Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini," tegas Jokowi saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, (25/3/2022).
"Dipikir kita bukan negara yang maju buat CCTV saja beli impor," kata Jokowi.
Bahkan kata Presiden, seragam dan sepatu tentara/polisi saja didatangkan dari luar negeri.
Padahal produk tersebut, lanjut Kepala Negara, sangat bisa dibuat di dalam negeri.
"Selain itu, alat kesehatan, nih pak Menkes, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogya ada, Bekasi, Tangerang. Ada (malah) beli impor," katanya.
Belum lagi alat pertanian, seperti traktor yang didatangkan dari luar negeri.
Padahal traktor tersebut tidak high technology.
Presiden bahkan mencontohkan traktor yang digunakan untuk menanam jagung di Atambua, Kamis (24/3/2022) kemarin.
"Alsintan, Pak Mentan (Menteri Pertanian). Apa traktor-traktor kaya gitu bukan high tech aja impor, jengkel saya."
"Saya kemarin dari Atambua menanam jagung, saya lihat traktor, Alsintan, saya lihat aduh, gak boleh pak menteri, gak boleh."
"Pensil, kertas, saya cek, impor, pulpen, ini apa ini," kata Jokowi.
Baca juga: Aksi Bela Islam 2503 Diwarnai Kericuhan, Massa Injak Poster Bergambar Wajah Presiden Jokowi
Presiden meminta Kementerian, Pemda, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri.
Jokowi juga meminta 40 persen dari anggaran pengadaan barang dan jasa yang ada di masing-masing lembaga atau institusi digunakan untuk membeli produk UMKM dalam negeri.
