Menko PMK Harap RUU TPKS Punya Daya Jotos Selesaikan Kekerasan Seksual
Pemerintah berupaya agar RUU TPKS segera mendapatkan pengesahan sehingga jadi payung hukum, melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual.
Penulis:
Fahdi Fahlevi
Editor:
Theresia Felisiani
lihat foto
Warta Kota/Nur Ichsan
Puluhan pengunjuk rasa dari Gerak Bersama Perempuan melakukan aksi damai di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/12/2020). Mereka menolak aksi kekerasan terhadap perempuan dan mendesak DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Uniknya, dalam aksi ini pengunjuk rasa selain membawa spanduk dan poster yang berisi berbagai tuntutan, juga membawa alat peraga berupa boneka manekin sebagai simbolisasi beragam bentuk kekerasan terhadap kaum perrmpuan. Kegiatan ini digelar berkaitan dengan peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan serta Hari HAM Internasional. Warta Kota/Nur Ichsan
"Saya yakin tidak ada satupun entitas yang menolak undang-undang ini. Kalau ada penolakan hanya pada tataran semantik atau konstruksi isi. Kalau sudah selesai ini pasti disetujui," ujarnya.
Seperti diketahui, setelah berlarut-larut sejak tahun 2016 dan hilang timbul di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR, kini RUU TPKS yang sebelumnya bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna DPR, pada Selasa, 18 Januari 2022.
RUU inisiatif ini kemudian secara resmi akan dikirim Presiden, kemudian akan ditindaklanjuti sebagaimana peraturan undang-undang yang berlaku.
