Rabu, 1 Oktober 2025

Berita Populer Hari Ini

POPULER NASIONAL Ada Pejabat Negara Transfer Uang ke Pacar | Kasus Korupsi KTP Elektronik

PPATK temukan ada pejabat negara yang transfer uang untuk pacar, hingga update kasus korupsi KTP elektronik.

Editor: Daryono
Tribunnews/Jeprima
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri memberikan keterangan pers dengan menghadirkan para tersangka kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi atau Pepen, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2022). KPK menetapkan 9 orang tersangka kasus korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintahan Kota Bekasi dan mengamankan barang bukti uang mencapai Rp 5,7 miliar dengan perincian Rp 3 miliar dalam bentuk tunai dan sisanya saldo rekening buku tabungan. Tribunnews/Jeprima 

"Sebelum proyek e-KTP dimulai pada tahun 2011, tersangka HSF diduga telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor."

"Padahal HSF dalam hal ini adalah Ketua Tim Teknis dan juga panitia lelang," kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, saat jumpa di kantornya di Jakarta, Kamis (3/2/2022).

Pada Mei-Juni 2010, kata Lili, Husni ikut dalam pertemuan di Hotel Sultan bersama Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus.

Baca selengkapnya >>>

Baca juga: KPK Periksa Direktur Waru Kaltim Plantation Terkait Kasus Suap Bupati Penajam Paser Utara

Baca juga: Temukan Celah Korupsi, KPK Ungkap 6 Persoalan Tata Kelola PEN Daerah

5. KPU Dinilai Butuh Sosok Akademisi

Proses seleksi pada tahap tes wawancara penerimaan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 yang disiarkan secara daring, Minggu (26/12/2021).
Proses seleksi pada tahap tes wawancara penerimaan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 yang disiarkan secara daring, Minggu (26/12/2021). (Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra)

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi), Jerry Sumampow, mengatakan calon anggota KPU periode 2022-2027 dari kalangan akademisi dibutuhkan untuk membangun soliditas.

Terlebih, guna menyusun berbagai regulasi terkait Pemilu dan Pilkada serentak 2024, mendatang.

"Akademisi khususnya yang belum punya pengalaman langsung penyelengggaraan pemilu, bisa menyeimbangkan di sisi bagaimana membangun soliditas tim sebagai satu kesatuan," kata Jerry kepada wartawan, Kamis (3/2/2022).

"Dan di level pengayaan substansi atau teori berkaitan pemilu yang dituangkan dalam bentuk regulasi," tambahnya.

Jerry menambahkan, ada empat hal yang harus diperhatikan dalam menentukan anggota KPU 2022-2027.

Baca selengkapnya >>>

(Tribunnews.com)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved