Senin, 6 Oktober 2025

Pilpres 2024

Bahlil Munculkan Wacana Pilpres Ditunda, Demokrat: Jangan Sampai Jokowi Bernasib Seperti Soeharto

Bahlil bahkan menyebut penundaan penyelenggaraan pemilu juga bukanlah sesuatu yang baru.

Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Laily Rachev
Presiden Joko Widodo berbincang dengan warga saat meresmikan Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Selasa (28/12/2021). Dalam kegiatan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung. Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Laily Rachev 

Sebaliknya, bisa saja Bahlil dimanfaatkan oleh para pebisnis untuk menyampaikan aspirasinya kepada Jokowi dan legislatif.

Yang menarik, kata dia, Bahlil tetap menyuarakan hal tersebut meski tahu itu tidak dimungkinkan oleh konstitusi Indonesia.

"Berbekal pendapat umum palsu inilah yang dikhawatirkan akan dijadikan pembenaran untuk mengamandemen konstitusi. Cara-cara seperti ini banyak dilakukan di negara demokrasi dimana para oligarki sangat berperan," jelasnya.

PAN Bela Bahlil

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menanggapi soal pernyataan Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menyebut bahwa para pelaku usaha berharap Pilpres 2024 ditunda.

Menurut Viva, pernyataan Bahlil tidak salah soal harapan para pelaku usaha.

"Mas Bahlil dalam pernyataannya tidak salah karena menjelaskan aspirasi dunia usaha yang menghendaki pemilu dimundurkan," kata Viva kepada wartawan, Selasa (11/1/2022).

Dia menilai adanya keberagaman aspirasi dari seluruh elemen bangsa adalah sebagai ekspresi berdemokrasi, buah dari kebebasan berpikir dan berpendapat.

"Dan secara historis, Indonesia telah mengalami pasang-surut kehidupan demokrasi, termasuk memajukan atau memundurkan jadwal pemilu," kata dia.

Dalam era demokrasi saat ini, Viva mengatakan bahwa perdebatan, analisis, kritik, pro kontra, adalah sesuatu yang diterima sebagai konsekuensi logis.

"Ketua Umum PAN Bang Zulkifli Hasan juga telah berpesan agar setiap keputusan politik dapat membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara yang sedang dalam proses percepatan pemulihan ekonomi nasional, dan mesti mendukung kerja dan kinerja pemerintah secara maksimal," pungkasnya.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved