Kasus Asabri
Kasus Asabri, Hakim Diminta Tidak Tunduk pada Tekanan Publik Soal Hukuman Mati Koruptor
Jika majelis hakim mengikuti ketentuan yang berlaku, maka tuntutan JPU soal hukuman mati diabaikan karena tidak terdapat dalam surat dakwaan.
Penulis:
Hasanudin Aco
Editor:
Dewi Agustina
lihat foto
Kompas.com/Tatang Guritno
Terdakwa dugaan korupsi di PT Asabri, Heru Hidayat jalani sidang pleidoi di Pengedilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (13/12/2021).
Salah satu di antaranya adalah Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Andi Hamzah yang mengatakan bahwa tuntutan JPU di persidangan tidak boleh melebihi surat dakwaan.
Baca juga: JPU Dinilai Aneh Gunakan Dalil Putusan yang Sudah Dibatalkan untuk Tuntut Pidana Mati Heru
Menurut dia, bahkan hakim dilarang memutuskan perkara di luar dari surat dakwaan.
"Yang dituntut berdasarkan surat dakwaan, apa yang didakwakan," kata Andi, Minggu (11/12/2021).
Andi mencontohkan dalam kasus perdata, tidak bisa penggugat dalam dakwaan meminta ganti kerugian Rp 10 miliar, tetapi dalam tuntutan menjadi Rp 20 miliar.
Hakim, kata dia, juga memutuskan suatu perkara pasti sesuai dengan surat dakwaan.
"Putusan hakim didasarkan surat dakwaan kalau terbukti," tandas dia.
![[FULL] Gugatan 125 T Ijazah Wapres Untungkan Prabowo, Pakar Nilai Gibran Punya Kekhawatiran Besar](https://img.youtube.com/vi/glSlEtPe0_8/mqdefault.jpg)
