Pengamat Intelijen Dukung Penerapan Moderasi Beragama Tangkal Radikalisme
Kementerian dan lembaga negara, terutama BUMN menjadi sasaran empuk kelompok radikal masuk dan mempengaruhi para pejabat dan pegawainya
lihat foto
Sementara itu, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Romo Benny Susetyo menyoroti massifnya politik identitas berbasis agama di Indonesia, terutama sejak Pilkada DKI 2017.
Menurutnya, politisasi agama akan terus diguanakan untuk meraup suara elektoral karena biayanya yang murah. Namun demikian, ia optimis politisasi agama tidak efektif meraih dukungan publik.
"Saya optimis aja meskipun pertarungannya (politisasi agama) rame di sosmed. Politik identitas akan terus dipakai tapi tidak akan laku. Politik identitas tidak begitu laku karena tidak signifikan mempengaruhi pilihan publik," ujarnya.
Muhammad AS Hikam, Menteri Riset dan Teknologi 1999-2001, menyebut politik identitas adalah suatu hal yang wajar selama tetap dalam koridor nilai-nilai demokrasi.
"Politik pasti bawa identitas, tetapi tetap harus patuh pada Konstitusionalisme dan citizenship," jelasnya.
Selain itu, penggunaan Politik identitas mendorong berkembangnya paham intoleransi, radikal dan terorisme yang dapat merugikan negara sehingga perlu dihindari dengan melakukan moderasi beragama.
